FAKTOR PENGHAMBAT KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TERHADAP STATUS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEBAGAI PERANGKAT DAERAH (Studi Kasus di Provinsi Banten)

Hawasyih, Hawasyih (2022) FAKTOR PENGHAMBAT KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TERHADAP STATUS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEBAGAI PERANGKAT DAERAH (Studi Kasus di Provinsi Banten). Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (618kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (585kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (612kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB)

Abstract

Pemerintahan umum adalah suatu sistem yang dikembangkan dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan seluruh elemen pemerintahan melalui asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemerintahan umum bertujuan untuk memelihara keutuhan negara yang pada umumnya dilakukan secara seragam melalui standarisasi yang rasional dan didasarkan pada kepentingan negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, pertama: Mengapa status kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah Provinsi Banten setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalami masa transisi Kedua: Apakah faktor penghambat kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Penelitian hukum ini menggunakan metode, pertama: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut anlisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal, kedua: Pendekatan Undang-undang, Pendekatan kasus, ketiga: Teknik pemgumpulan data, keempat: Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier, kelima: Pengolahan dan analisa data. Hasil penelitian ini adalah pertama: Status kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah Provinsi Banten setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalami masa transisi, dikarenakan telah dinyatakan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, kedua: Faktor penghambat kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D)

Item Type:

Thesis (Master)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	Iman Kusnandar, Mas	195603151984021002
Thesis advisor	Danial, Danial	197709022008011012

Additional Information:

General government is a system developed in order to maintain the unity and integrity of all elements of government through the principles of deconcentration, decentralization and assistance tasks. General government aims to maintain the integrity of the state which is generally carried out uniformly through rational standardization and is based on the interests of the state. As for the problems in this study, first: Why is the status of the authority of the National Unity and Political Body as a regional apparatus of Banten Province after the enactment of Law Number 23 of 2014 experiencing a transitional period Second: Is the factor inhibiting the authority to carry out general government affairs based on Law Number 23 Year 2014? This legal research uses methods, first: This type of research is normative legal research. According to data analysis using a qualitative approach. The data in this study are not in the form of numbers but verbal words, second: legal approach, case approach, third: data collection techniques, fourth: secondary data sources in the form of primary, secondary, tertiary legal materials, fifth: processing and data analysis. The results of this study are first: The status of the authority of the National Unity and Political Body as a regional apparatus of Banten Province after the enactment of Law Number 23 of 2014 has undergone a transition period, because it has been stated by the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2016, and the Regulation of the Minister of Home Affairs Republic of Indonesia Number 11 of 2019, second: The factors inhibiting the authority to carry out general government affairs based on Law Number 23 of 2014, are personnel, funding, facilities and infrastructure, and documents (P3D). Keywords: Authority, Inhibiting Factor, National and Political Unity Body, Public Government, Status.

Uncontrolled Keywords:

Kata Kunci: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Faktor Penghambat, Kewenangan, Pemerintahan Umum, Status.

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum

Depositing User:

Perpustakaan Pusat

Date Deposited:

26 Jul 2022 09:24

Last Modified:

26 Jul 2022 09:24

URI:

http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14769

Actions (login required)

View Item

Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA