Hikmaturrobiah, Neneng (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN ATAS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KREDIT TIDAK SAH OLEH BANK BTN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB I.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (673kB) |
|
Text
BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (598kB) |
|
Text
BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (615kB) |
|
Text
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (619kB) |
|
Text
BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (478kB) |
|
Text
DAFTAR PUSAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (540kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (1MB) |
Abstract
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan produk kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk pembelian rumah. Seperti halnya pada kasus konsumen perumahan Green Citayam City sebagai konsumen pengguna jasa kredit KPR, dan Bank BTN sebagai pelaku usaha penyedia jasa kredit KPR yang memberikan pembiayaan kredit kepada konsumen telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Bank BTN sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa kredit telah lalai atau tidak berhati-hati dalam menjalankan usahanya yang telah mengakibatkan konsumen perumahan mengalami kerugian. Dari permasalahan tersebut dihubungkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian skripsi ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen perumahan.Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan dan data-data wawancara, pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif analisis dengan bentuk penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil peneltian ini Perlindungan Hukum bagi konsumen perumahan adalah dengan melindungi hak-hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pelaku usaha tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha yang bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, Pembiayaan kredit,
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Legal protection is a protection provided to legal subjects in accordance with the rule of law, both preventive and repressive in nature. Home Ownership Credit (KPR) is a credit product provided by banks to customers for home purchases. KPR is a solution for people who do not have enough funds to buy a house in cash. As in the case of Green Citayam City housing consumers as consumers using KPR credit services, and Bank BTN as a business actor providing KPR credit services that provides credit financing to consumers has committed acts against the law because Bank BTN as a business actor providing credit services has been negligent or not careful in running their business which has resulted in housing consumers experiencing losses. Of these problems are connected with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In this research, this thesis discusses how legal protection for residential consumers is in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and how the responsibilities of business actors towards housing consumers in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used in this research is juridical normative and juridical empirical using a statute approach and a case approach. The data source used in this study is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The writing of this thesis uses data collection techniques in the form of library research and interview data. In this study the data were analyzed descriptively and in the form of qualitative research. Based on the results of this research, legal protection for residential consumers is to protect consumer rights as stipulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The responsibility of business actors is stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 19 paragraph (1) Business actors who are responsible for providing compensation for damage, pollution and / or loss to consumers due to consuming goods and / or services produced or traded, (2) The compensation as referred to in paragraph (1) may be in the form of refund or replacement of goods and / or services of similar or equivalent value, or health care and / or provision of compensation in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, Pembiayaan kredit, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum | |||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 25 Jul 2022 11:13 | |||||||||
| Last Modified: | 25 Jul 2022 11:13 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14745 |
Actions (login required)
 |
View Item |