Rahman Akbar, Luthfi (2020) PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB I.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (675kB) |
|
Text
BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (566kB) |
|
Text
BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (668kB) |
|
Text
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (589kB) |
|
Text
BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (522kB) |
|
Text
DAFTAR PUSAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (503kB) |
Abstract
Perbuatan Melawan Hukum oleh pelaku usaha di bidang produksi makanan dan minuman terhadap konsumen di Indonesia menjadi perhatian pemerintah, terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Kedudukan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Konsumen pada posisi yang Lemah. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang danlatau jasa dengan cara yang seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk. Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dan kesalahan atau kelalaian pelaku usaha dalam mengontrol produk yang dihasilkan antara lain menyangkut kualitas serta penyempaian informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Identifikasi masalah yang diteliti adalah bagaimana tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha kepada konsumen akibat perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan bagaimana metode penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen menurut UndangUndang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.. Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap produk yang dihasilkannya (Product Liability) agar terhindar dan produk yang cacat (defect). Product Liability ini akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara (presumption of liability principle) dan pelaku usaha walaupun konsumen tidak memiliki hubungan kontraktual dengan pelaku usaha tersebut. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenal 2 (dua) macam metode dalam penyelesaian sengketa ganti rugi antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa yaitu dapat melalui Pengadilan dan di luar pengadilan melalui altematif penyelesaian sengketa lainnya termasuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | An unlawful act by operators in the drink of food production and to the consumer in government indonesia concern, it is proven act no 8 year 1999 about consumer protection uupk to protect the interests of consumers and hopefully could who awareness for business operators to be honest and responsible in the country.A law between any business operators and consumers.Buyers in positions of weakness.Business, entrepreneurs held marketing and distribution of a product goods danlatau services in a spent effectively to prevent those who compound can reach very.Emerging problems as a result and the or omission business players to control a product produced among others delivery information to quality and that is even mislead, forgery can cause loss the consumers. This could be described as an unlawful act based on article 1365 kuh. Civil identification of a problem that study was how responsibility producers as business operators to consumers due to an unlawful act, giving rise to a loss for the consumer according to undangundang no. 8 years 1999, about consumer protection and what method of resolution of disputes happened between business operators with consumers according to Constitution no. 8 years 1999. about consumer protection method of approach used in this research is juridical normative based on secondary data.The methodology used is the approach juridical. Normative. Specification analytical research used is descriptive .Analytical data collection in qualitative normative analytical method without using statistika and formulas .The operators responsible for his product liability to avoid and product defects defect .Product liability will be used by consumers to receive compensation in ( presumption of liability principle ) business players and even if consumers do not have the contractual relationship with entrepreneurs . Constitution no. 8 year 1999 on consumer protection know 2 ( two ) kind of method of dispute resolution in compensation between business operators and consumers based on the choice of the party to the dispute that can be through the courts or outside the court through other altematif settlement of dispute resolution includes the bpsk consumers . | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : UUPK, Produsen, Konsumen Kata Kunci : UUPK, Produsen, Konsumen | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum | |||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 25 Jul 2022 10:20 | |||||||||
| Last Modified: | 25 Jul 2022 10:20 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14738 |
Actions (login required)
 |
View Item |