SUPRANAWAN, HAPIDAN (2020) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN YANG DIKELUARKAN LEMBAGA ARBITRASE MELALUI PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT:. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
COVER.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB I.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (876kB) |
|
Text
BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (879kB) |
|
Text
BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (887kB) |
|
Text
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (879kB) |
|
Text
BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (703kB) |
|
Text
DAFTAR PUSAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (970kB) |
Abstract
Permohonan pembatalan putusan Arbitrase BANI diajukan oleh MCA-lndonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima permohonan pembatalan putusan Arbitrase BANI No 981/X/ARB-BANI-2017 terkait MCA-lndonesia melawan konsorsium PT Carbontropic (PT CTG). Kasus ini bermula ketika pada tanggal 12 Februari 2016 telah ditandatangani The Green Prosperity Project Paartnership Grant Agreement Number adapun proyek kerjasama yang dibuat adalah proyek dengan nama Governeing the Prosperous Landscape, permasalahan yang terjadi dalam kasus ini selanjutnya Consorium Tropic Group yang terdiri dari PT Carbon Tropic, PT Agrotropic Nusantara dan PT Energy Tropic gagal melaksanakan proyek yang telah disepakati ini karena pada kenyataannya Consorium Tropic Group tidak berhasil mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan proyek ini sebagaimana terbukti dalam surat yang dikeluarkan Kepala Badan Kordinasi Penenaman Modal No. 75/1/S-IUPHHK-HTI/PMDN/2016. Setelah gagal mendapatkan izin untuk melaksanakan proyek ini pihak Consorium Tropic Group yang terdiri dari PT Carbon Tropic, PT Agrotropic Nusantara dan PT Energy Tropic tetap melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian namun diketahui kegiatan tersebut hanyalah rekayasa guna mendapatkan pembayaran dari MCAIndonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer didukung oleh data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa yang membuat hakim membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase melalui putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah permohonan pembatalan putusan memenuhi syarat formil dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | An application for the cancellation of the BANI Arbitration Award was submitted by MCA-Indonesia to the Central Jakarta District Court. The Central Jakarta District Court received a request to cancel the BANI Arbitration decision No 981/X/ARB-BANI-2017 regarding MCA-Indonesia against the consortium of PT Carbontropic (PT CTG). This case began when on February 12, 2016 the Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Number was signed while the collaborative project created was a project called Governeing the Prosperous Landscape, the problem that occurred in this case was the Consorium Tropic Group consisting of PT Carbon Tropic, PT Agrotropic Nusantara and PT Energy Tropic failed to carry out this agreed project because in reality the Consorium Tropic Group failed to obtain the necessary permits to carry out this project as evidenced in the letter issued by the Head of the Investment Coordinating Board No. 75/1/S-IUPHHK-HTI/PMDN/2016. After failing to get permission to carry out this project, the Consorium Tropic Group, which consists of PT Carbon Tropic, PT Agrotropic Nusantara and PT Energy Tropic, continues to carry out activities as stipulated in the agreement, but it is known that these activities are only manipulated to obtain payment from MCA-Indonesia. Based on this background, the problem examined in this study is the judges' legal considerations regarding the cancellation of the decision issued by the arbitration institution. This research was conducted using normative juridical methods. The research approach uses a statutory approach. The data source used is the primary data source supported by secondary data then analyzed qualitatively. This research resulted in the conclusion that what made the judge cancel the decision issued by the arbitration institution through a decision issued by the Central Jakarta District Court was that the request for cancellation of the decision met the formal requirements in Article 70 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and a letter or documents submitted during examination, after the verdict is handed down in the dispute settlement process through arbitration is recognized as false or declared false, after the decision is taken, it is found that the documents of a decisive nature were hidden by the opposing party, the decision was taken based on the deception carried out by one of the parties in the examination dispute. . | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Arbitrase, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tinjauan Yuridis, Keywords: Arbitration, Central Jakarta District Court, Judicial Review, Law Enforcement | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 01-Fakultas Hukum | |||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 25 Jul 2022 09:51 | |||||||||
Last Modified: | 25 Jul 2022 09:51 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14733 |
Actions (login required)
View Item |