Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SERANG DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH DI PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN SERANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14/PRT/M/2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Khaddijah Jamhur, Farah Ayu (2021) KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SERANG DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH DI PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN SERANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14/PRT/M/2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
COVER.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (779kB)
[img] Text
BAB I.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (616kB)
[img] Text
BAB II.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (580kB)
[img] Text
BAB III.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (582kB)
[img] Text
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (652kB)
[img] Text
BAB V.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (473kB)
[img] Text
DAFTAR PUSAKA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (528kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (665kB)

Abstract

Kawasan kumuh merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan termasuk pada urusan pemerintahan konkuren sebagaimana Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditinjau dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Bagaimana peran pemerintah Kota Serang dalam mengatasi penataan kawasan kumuh permukiman rakyat di Kecamatan Serang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah Kota Serang dalam mengatasi penataan kawasan kumuh permukiman rakyat di Kecamatan Serang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pendekatan yuridis empiris Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan yang melihat suatu keadaan hukum yang berada di masyarakat. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Kewenangan Pemerintah Kota Serang dalam penataan kawasan kumuh di wilayah Kecamatan Serang dilakukan melalui penataan mandi, cuci, dan kakus, jalan paving blok, jalan beton, drainase lingkungan, sumur bor, dan penyediaan gerobak sampah.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFasyehhudin, Mohammad196212092000121001
Thesis advisorNurikah, Nurikah197612112001122001
Additional Information: Slum areas are mandatory government affairs and include concurrent government affairs as referred to in Article 9 paragraph (3) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Slum housing is housing that has decreased the quality of its function as a place to live. Improving the quality of Slum Housing and Slum Settlements is an effort to improve the quality of buildings, as well as Public Infrastructure, Facilities and Utilities in terms of Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 14 / PRT / M / 2018 concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Settlements Grungy. What is the role of the Serang City government in overcoming the arrangement of slum areas of people's settlements in Serang District based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 14 / PRT / M / 2018 concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements. What are the obstacles faced by the Serang City government in overcoming the arrangement of slum areas of people's settlements in Serang District based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 14 / PRT / M / 2018 concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements. The method used in this research is the empirical juridical approach. The empirical juridical approach or sociology of law is an approach that sees a legal situation in society. The analysis carried out in this study is a qualitative method. The authority of the Serang City Government in structuring slum areas in the Serang District area is carried out through the arrangement of baths, washing and latrines, paving block roads, concrete roads, environmental drainage, drilling wells, and provision of garbage carts
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Penataan Kawasan Kumuh Kota Serang, Kota Serang, Peraturan Menteri. Keywords: Slum Arrangement of Serang City, Serang City, Ministerial Regulation
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
Depositing User: Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 25 Jul 2022 09:23
Last Modified: 25 Jul 2022 09:23
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14730

Actions (login required)

View Item View Item