GARIZAHAQ, WIRDA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB I.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (875kB) |
|
Text
BAB II.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (865kB) |
|
Text
BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (868kB) |
|
Text
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (880kB) |
|
Text
BAB V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (591kB) |
|
Text
DAFTAR PUSAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (640kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Perkembangan perekonomian dan perdagangan pada saat ini tidak lepas dari semakin pesat dan canggihnya perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan bagian penting dari aktivitas berbagai komponen masyarakat dan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik menurut PBI Nomor 20/6/PBI/2018, u\dan ntuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penyelenggara uang elektronik terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna. Data yang digunakan merupakan data sekunder, dimana terdiri dari buku dan diktat mengenai hukum perdata, majalah hukum dan hasil karya para sarjana, tulisan-tulisan atau pendapat para pakar. Sementara itu, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum sekunder, dimana data diperoleh dari buku dan diktat mengenai hukum perdata, majalah hukum, hasil karya para sarjana, tulisan-tulisan atau pendapat para pakar, dan didukung dengan data primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian ang dapat berupa hasil wawancara. Perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik bahwa konsumen dalam hal ini pengguna uang elektronik belum dapat dilindungi secara baik, hal ini dikarenakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik tidak mengatur secara tegas tentang penggantian kerugian yang dialami oleh pengguna, akan tetapi, sebagaimana PBI tersebut merujuk pada perlindungan konsumen. Maka, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai Undang-Undang paying yang akan melengkapi. Pengaturan hukum terhadap pemilik uang elektronik oleh Bank Indonesia diatur secara lebih jelas dan secara koordinatif dengan berbagai instrumen terkait rangka menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | The current development of the economy and trade cannot be separated from the increasingly rapid and sophisticated developments in the field of information and communication technology. The current use of information and communication technology is an important part of the activities of various components of society and the government. The purpose of this research is to find out and analyze legal protection for electronic money users according to PBI Number 20/6 / PBI / 2018, to find out and analyze the responsibilities of electronic money administrators for losses suffered by users. The data used is secondary data, which consists of books and dictates on civil law, law magazines and the work of scholars, writings or opinions of experts. Meanwhile, the legal materials used in this research are secondary legal materials, where data is obtained from books and dictates on civil law, law magazines, works of scholars, writings or opinions of experts, and is supported by primary data obtained. researchers directly from the research subject which can be in the form of interviews. Legal protection for electronic money users according to Bank Indonesia Regulation Number 20/6 / PBI / 2018 concerning electronic money that consumers in this case electronic money users cannot be properly protected, this is due to Bank Indonesia Regulation Number 20/6 / PBI / 2018 concerning electronic money does not explicitly regulate compensation experienced by users, however, as the PBI refers to consumer protection. So, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection as a paying law that will complement. The legal arrangements for electronic money owners by Bank Indonesia are regulated more clearly and in a coordinated manner with various related instruments in order to ensure legal certainty to provide legal protection to consumers. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Uang Elektronik, Bentuk Pengawasan | |||||||||
| Subjects: | L Education > L Education (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum | |||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 20 Jul 2022 14:37 | |||||||||
| Last Modified: | 20 Jul 2022 14:37 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14605 |
Actions (login required)
 |
View Item |