Jamiatul Zannah, Siti (2022) TINJAUAN YURIDIS PROSES PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Putusan Pengadilan Agama Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Srg). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (934kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat, sebagai pelopor serta pejuang, diwajibkan untuk bersikap terpuji didalam segala tingkah laku, dan menghindarkan diri dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka identifikasi masalah dari penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum yang mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil apabila mengajukan izin perkawinan dan perceraian dihubungkan dengan Undang-und ang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan perkara cerai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan Maslahah Mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, skunder dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan analisis Deskriptif Analis. Hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hokum Hakim pengadilan agama Serang dalam memutuskan perkara cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang dihubungkan dengan Maslahah Mursalah bahwasanya hakim Pengadilan Agama Serang mengabulkan talaq cerai dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 273/Pdt.G/2019/PA.Srg walaupun pemohom belum mendapatkan ijin dari atasan karena status yang bersangkutan sebagai PNS. Permohonan menjatuhkan talak di depan pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum karena Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga setelah tidak ada lagi ditemukan jalan keluar atau solusi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor TAHIR, PALMAWATI 195902031986012002 Thesis advisor PRIHARTONO, AGUS 197904192002121002
Additional Information:	Civil Servants as elements of the State apparatus and public servants, as pioneers and fighters, are obliged to be praiseworthy in all their behavior, and refrain from violating the prevailing laws and regulations. So the identification of problems from this research discussesbinding legal force for Civil Servants when applying for marriage and divorce permits is linked to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants and legal considerations of Serang Religious Court judges in decided that the divorce case that was carried out by the Civil Servant was linked to the Maslahah Mursalah. The research method used is descriptive analytical, with a law approach and a case approach. The data sources used are primary, secondary and tertiary data sources. The date collection techniques used were library research and field research. By using Analyst Descriptive analysis. The results of the research and date analysis conducted by the author, it can be concluded that the legal consideration of Serang religious court judges in deciding divorce cases for Civil Servants associated with Maslahah Mursalah is that Serang Religious Court judges grant divorce talaq in the Serang Religious Court decision Number: 273 / Pdt. G / 2019 / PA.Srg, although pemohom has not received permission from the superior because of the status concerned as a civil servant. The petition to impose divorce in front of the court aims to realize benefits in the form of protection of family institutions and the realization of legal certainty because Islam justifies breaking up of marriage as the last step in efforts to continue the household after there is no longer found a way out or a solution to continue the household ark. Keywords: Divorce, Civil Servants, Law Number 1 Year 1974, Government Regulation Number 45 Year 1990, Serang Religious Court
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 45 Tahun 1990, Pengadilan Agama serang
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	18 Jul 2022 09:44
Last Modified:	18 Jul 2022 09:44
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14543

Actions (login required)

View Item