BASUKI WIDODO, RAKHMAT (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA ANGKUTAN UMUM BIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG�UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS PADA PO. MURNI JAYA). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (596kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (497kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Beberapa tahun belakangan ini pencanangan terhadap wilayah terbuka publik sudah banyak dilakukan salah satunya adalah dengan pengadaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ). Namun yang jadi masalah adalah ruang terbuka hijau tidak dapat dijadikan sarana untuk melakukan kegiatan komersil. Maka sangat dibutuhkannya sebuah tempat khusus yang dapat menjadi tempat yang berguna sebagai tempat yang dapat menjadi pusat kegiatan yang bermanfaat sekaligus dapat melakukan kegiatan komersil yaitu Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Metode penelitian yuridis empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pemerintah Jakarta utara seringkali menggusur wilayah lapak atau lapakan dari pedagang kaki lima dengan alasan menggangu ketertiban umum padahal pemerintah harus mulai terbiasa untuk membedakan apa itu RTH dan apa itu RTNH. Keduanya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. Setiap bangunan, entah itu bangunan pemerintah ataupun bangunan umum selalu memiliki batasan ruang untuk pengadaan RTNH.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor GUNAWATI, ANNE 197304202010122001 Thesis advisor EFRIYANTO, EFRIYANTO 198610052015041002
Additional Information:	In recent years, the declaration of public open areas has been carried out, one of which is the procurement of Green Open Space (RTH). However, the problem is that green open space cannot be used as a means for conducting commercial activities. So a special place is needed that can be a place that can be a center for useful activities as well as for commercial activities, namely Non-Green Open Space (RTNH). This type of research is empirical juridical research, namely the procedure used to solve research problems by examining secondary data first and then continuing to conduct research on primary data in the field. This empirical juridical research method is basically a combination of the normative legal approach with the addition of various empirical elements. The North Jakarta government often eases the lapak or lapakan areas of street vendors on the grounds of disrupting public order, even though the government has to get used to differentiating what is RTH and what is RTNH. Both have different meanings and functions. Every building, whether it be a government building or a public building, always has space limitations for RTNH procurement. Keywords: RTNH, Ministry of Public Works, North Jakarta City Government, street vendors
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: RTNH, Kemen PU, Pemkot Jakut, PKL
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	15 Jul 2022 15:06
Last Modified:	15 Jul 2022 15:06
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14528

Actions (login required)

View Item