Renaldi, Muhamad (2022) PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUCIA DI PT. MANDIRI TUNAS FINANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUCIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB) |
Abstract
Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah bagaimana akibat hukum dari penyelesaian sengketa dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kendaraan bermotor fidusia pada perjanjian leasing dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap eksekusi jaminan fidusia.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang aturan-aturan hukum yang berlaku terutama yang terkait dengan perjanjian pembiayaan dan akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa para pihak dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap eksekusi jaminan fidusia yang yang dilelang bawah tangan dengan PT. Tunas Finance Mandiri. Mengingat pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Karena ini adalah perjanjian jual beli, maka berlaku semua ketentuan tentang jual beli dengan segala akibat hukumnya, kecuali bila ditentukan lain secara khusus dalam perjanjian. PT. Tunas Finance Mandiri dan Debitur keduanya keduanya melakukan perjanjian pembiayan konsumen untuk membeli sebuah kendaraan bermotor. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia menyebabkan jaminan tersebut tidak berfungsi sebagai jaminan. Obyek jaminan fidusia yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga walaupun penggugat selaku debitur/pemberi fidusia terbukti telah melakukan wanprestasi/cidera janji. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 jaminan fidusia yang menyebabkan jaminan tersebut tidak berfungsi sebagai jaminan hukum dan hutang pihutang antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah hanya hutang pihutang biasa dan penyelesaiaan sengketa pada lembaga pembiayaan yang timbul karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat ditempuh melalui 2 cara yakni dengan musyawarah dan pengajuan gugatan melalui pengadilan negeri.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | The problem in writing a thesis is how the legal consequences of dispute resolution in the event of late payment of fiduciary motor vehicles in the leasing agreement and how to resolve disputes against the execution of fiduciary guarantees. The purpose of this study is to find out about the applicable legal rules, especially those related to the agreement. financing and legal consequences for the dispute settlement of the parties and to find out the settlement of disputes on the execution of fiduciary guarantees that were auctioned under the hands of PT. Tunas Finance Mandiri. Given that consumer financing is an alternative financing that can be provided to consumers to meet human needs. Providing financing by imposing fiduciary guarantees makes it easy for consumers, because in addition to getting a loan they also still control the collateral. Because this is a sale and purchase agreement, all provisions regarding the sale and purchase with all legal consequences apply, unless specifically stipulated otherwise in the agreement. PT. Tunas Finance Mandiri and the Debtor both entered into a consumer financing agreement to buy a motor vehicle. The legal consequences of not registering a fiduciary guarantee cause the guarantee to not function as a guarantee. The object of the fiduciary guarantee has no executorial power, so even though the plaintiff as a debtor / fiduciary is proven to have committed default / default. Law No. 42 of 1999 fiduciary guarantees that cause the guarantee to not function as legal guarantees and the accounts payable between the plaintiff and the defendant are only ordinary accounts payable and settlement of disputes with financing institutions that arise because one of the parties defaults can be done through 2 the method is by deliberation and filing a lawsuit through the district court. Keywords: Financing Agreement, Fiduciary Object | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan, Obyek Fidusia | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 15 Jul 2022 14:49 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Jul 2022 14:49 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14525 |
Actions (login required)
 |
View Item |