Yusrifal Bahri, Mohamad (2022) KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS DI KOTA SERANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (639kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (576kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB) |
Abstract
Pembentukan Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Majelis Pengawas Notaris, tidak terkecuali Majelis Pengawas Daerah Kota Serang yang dihadapkan dengan berbagai kendala.Contoh kasus di Kota Serang terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan kode etik Notaris. Notaris tersebut mendirikan kantor di luar perizinan yang sudah di berikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang seharusnya Notaris tersebut mendapatkan izin mendirikan kantor di Kabupaten Serang akan tetapi Notaris tersebut mendirikan kantornya di wilayah hukum Kota Serang. Berdasarkan latar belakang tersebut Peneliti mengkaji kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kota Serang dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, MPD Kota Serang di dalamnya meliputi kewenangan-kewenangan yang bersifat administratif contohnya kegiatan yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Serang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya terkadang sebelum pemeriksaan notaris tidak dihubungi terlebih dahulu dan terkesan pemeriksaan dilakukan secara tiba-tiba, lalu dalam pemeriksaan tidak semua anggota Majelis Pengawas Daerah hadir, dan penerapan sanksi bagi notaris yang melanggar masih belum sepenuhnya diterapkan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Serang.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | The establishment of the Notary Supervisory Council established by the Ministry of Law and Human Rights is intended to improve legal services and protection for the public who use Notary services. In carrying out its guidance and supervision functions, the Notary Supervisory Council, including the Serang City Regional Supervisory Council, is faced with various obstacles. For example, in the Serang City case, there was a Notary who violated the law and the Notary code of ethics. The notary establishes an office outside the license that has been given by the Ministry of Law and Human Rights. The notary should have obtained a permit to establish an office in Serang Regency but the notary established his office in the jurisdiction of Serang City. Based on this background, the researcher reviewed the authority of the Serang City Regional Supervisory Council in implementing the guidance and supervision of Notaries in Serang City. The research method used is a qualitative method with the type of empirical juridical research. The data source used is primary data in the form of interviews. The results of this study indicate that the efforts to develop and supervise Notaries, MPD Serang City include administrative authorities, for example activities that regulate procedural procedures and notarial protocols and also activities related to regulations regulates taking actions against suspected violations committed by Notaries against UUJN and the Code of Ethics. The examination carried out by the Serang City Regional Supervisory Council is in accordance with the applicable provisions but there are still some shortcomings including sometimes before the examination the notary was not contacted first and it was impressed that the examination was carried out suddenly, then during the examination not all members of the Regional Supervisory Council were present, and The implementation of sanctions for notaries who violate the Serang City Regional Supervisory Council has not yet fully implemented Keywords : Regional Supervisory Council, Notary, Supervision | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Pengawasan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 15 Jul 2022 13:56 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Jul 2022 13:56 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14520 |
Actions (login required)
 |
View Item |