Ramantyo Nugroho, Muhammad (2022) KEWENANGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN TERHADAP PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK UNTUK MENAMBAH DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DI KAWASAN TERMINAL PAKUPATAN SERANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (751kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi menjual, mengiklankan produk tembakau. Terminal Pakupatan Kota Serang termasuk tempat umum yang merupakan KTR, sedangkan aktivitas merokok masih berlangsung di Terminal Pakupatan Kota Serang. BPTD yang memiliki kewenangan terhadap Terminal Pakupatan Kota Serang tidak optimal dalam pelaksanaan KTR. Dalam hal ini penulis tertarik meneliti tentang : Bagaimana kewenangan BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten terhadap pelaksanaan KTR di kawasan terminal Pakupatan Serang? Dan Bagaimana upaya BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten dalam menangani hambatan pelaksanaan KTR di kawasan terminal Pakupatan Serang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melihat suatu kenyataan hukum melalui penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang dianalisis secara kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan Kepala Terminal Pakupatan Kota Serang dan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Rokok yang memberikan dampak buruk kepada masyarakat memerlukan kebijakan dan peraturan yang pasti. Penyelenggaraan dan pengendalian KTR di Terminal Pakupatan Serang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Hasil penelitian yang didapat adalah BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten sudah melaksanakan KTR namun pelaksanaanya masih belum maksimal, pelaksanaan KTR tidak berjalan dengan baik karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten terhadap masyarakat yang melanggar KTR di kawasan terminal Pakupatan Serang.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Non-Smoking Area (KTR) is a room or area that is declared prohibited for smoking, producing, advertising tobacco products. Pakupatan Terminal of Serang City is a public place that is included as a KTR area, while smoking is still taking in Pakupatan Terminal of Serang City. BPTD which has the authority over Pakupatan Terminal of Serang City did not run optimally in the implementation of KTR adjustment. According to the research background, the researcher is interested in researching about: How is the authority of BPTD in the Region VIII of Banten Province on the implementation of the Non-Smoking Area (KTR) at Pakupatan Terminal, Serang? The research method used in this study is empirical juridical research by looking at a legal reality of law through field research. The type of research used is an analytical descriptive qualitative that is qualitatively analyzed. The data used in this research is data obtained by the primary data in the interview form with the Head of Pakupatan Terminal of Serang City and the secondary data in the form of primary legal materials, namely legislation. Cigarettes that adversely affects the community require definite policies and regulations. The implementation and control of KTR in Pakupatan Terminal, Serang is not in accordance with the existing regulations. The results of the research obtained BPTD Region VIII of Banten Province has carried out KTR, but the implementation is still not optimum. The implementation of KTR does not run well because of the weak supervision and law enforcement from BPTD Region VIII of Banten Province toward people who violate KTR in the Pakupatan terminal area, Serang. Keyword : Non-Smoking Area, Environment, Law Regulations. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Lingkungan, Peraturan Daerah. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 15 Jul 2022 13:42 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Jul 2022 13:42 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14518 |
Actions (login required)
 |
View Item |