Hamonangan, Pangeran (2022) GANTI RUGI LAHAN PERTANIAN AKIBAT TERJADINYA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (652kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (744kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB) |
Abstract
Semakin maraknya kegiatan alih fungsi lahan pertanian pada dewasa ini menyebabkan para petani kehilangan pekerjaanya sebagai petani, ditambah lagi dalam proses penyelesaian ganti rugi banyak masalah yang sulit diselesaikan sebagai salah satu contoh ganti rugi alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Bojong Catang, Kecamatan Tunjungteja, Kabupaten Serang belum selesai dalam pemberian ganti ruginya padahal tahapan penyelesaian ganti rugi diatur jelas dalam undang undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Identifikasi masalah di dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana pelaksanaan ganti rugi tanah atas alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan menurut ketentuan Perundang-undangan,serta bagaimana upaya hukum akibat pelaksanaan ganti rugi alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan Penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Penelitian ini menggunakan data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian yang diperoleh mendapat kesimpulan bahwa: Proses pemberian ganti rugi alih fungsi lahan dalam kasus ini belum sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang undangan, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada hal ini dijelaskan pada pasal 9 (2) ganti rugi alih fungsi lahan & Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil, Dengan adanya fakta bahwa dalam proses alih fungsi lahan pertanian tidak dilakukan pembayaran ganti kerugian terlebih dahulu, Upaya hukum akibat pelaksanaan ganti rugi alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan dalam penerapanya tidak berjalan efektif dalam penyelesaian nya, hal tersebut berdasarkan parameter penerapan Harga ganti kerugian yang tidak sesuai dengan permintaan masyarakat yang memiliki lahan sehingga tidak memenuhi asas keadilan bagi masyarakat umum.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | The increasing number of agricultural land conversion activities today causes farmers to lose their jobs as farmers, plus in the process of settling compensation, many problems are difficult to solve as one example of compensation for land use change that occurred in Bojong Catang Village, Tunjung Teja District, Serang Regency has not finished giving its compensation even though the stages of settlement of compensation are clearly regulated in Law Number 12 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest, Identification of problems in this study, namely, First, how is the implementation of land compensation for land conversion agriculture due to development according to the provisions of the legislation Second, what are the legal measures resulting from the implementation of compensation for conversion of agricultural land as a result of development This research is a normative juridical research with a statutory approach and a case approach. This study uses secondary data which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. From the results of the research obtained, it is concluded that: First, the process of granting compensation for land use change in this case is not in accordance with the provisions and regulations of the law, Law Number 12 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest which in this case is explained in Article 9 (2) compensation for land use change & land acquisition for the public interest must be carried out by providing appropriate and fair compensation, given the fact that in the process of changing the function of agricultural land there is no prior compensation payment. Second, legal remedies due to the implementation of compensation for the conversion of agricultural land functions due to development in its implementation are not effective in its settlement, this is based on the parameters of the application of compensation prices that are not in accordance with the demands of the people who own the land so that they do not fulfill the principle of justice for the general public. Keywords : Compensation, Change of Function of Agricultural Land, Change of Function of Land | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Ganti Rugi, Alih Fungsi Lahan Pertanian, Terjadinya Alih Fungsi Lahan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 15 Jul 2022 09:47 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Jul 2022 09:47 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14512 |
Actions (login required)
 |
View Item |