ILHAM CAHYANA, ASEP (2022) ASPEK YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON PADA PERUSAHAAN SWASTA (STUDI KASUS PT. SHYANG YOU FUNG). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (640kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (670kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) |
Abstract
Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, Masalah Pemutusan Hubungan Kerja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, karena pekerja merupakan salah satu unsur penting didalam perekonomian suatu bangsa, untuk menjamin ketertiban umum yang lebih luas, Sebagai golongan yang ekonomi lemah, pihak pekerja perlu mendapatkan peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat sesuai kemanusiaan yang dijamin dalam pasal 27 (2) UUD 1945 menjelaskan dengan mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, yang bertujuan untuk menangani masalah kesejahteraan penduduk dengan baik dengan melakukan upaya-upaya terencana yang apabila tidak dapat diatasi akan menghambat terwujusnya pembangunan masyarakat yang sejahtera. Sebagai perlindungan terhadap jaminan kepastian dan ketentraman hidup buruh maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.150 Thn. 2000 PHK mengatur bahwa pengakhiran hubungan kerja perorangan antara pihak pengusaha dan pekerja berdasarkan izin panitia Daerah atau Pusat. Penyusunan skripsi ini metode penelitian bersifat yurudis normatif yaitu dalam mencari data menggunakan data-data sekunder, seperti menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek penelitian, adapun spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisanya dan tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan dan observasi lapangan, kemudian data yang diperoleh dianalisis kualitatif. Pemutusan Hubungan Kerja diupayakan tidak terjadi akan tetapi apabila tidak dapat dihindarkan harus melalui prosedur undang-undang yang berlaku, dalam pemutusan hubungan kerja Pemerintah dalam hal ini Tripartite mempunyai tanggung jawab didalam proses perselisihan tersebut dan bagi pihak pengusaha didalam proses PHK wajib tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Akiibat pemutusan hubungan kerja, pihak pemerintah dalam mengambil keputusan haruslah memperhatikan pihak buruh sebagai ekonomi lemah agar dalam keputusan tersebut betul-betul adil dan bijaksana
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | National development is a development that aims at realizing a just and prosperous society, the problem of termination of employment is a problem that needs attention from the government, because workers are one of the important elements in the economy of a nation, to ensure broader public order, as a weak economy., the workers need to get an increase in the quality of life that is decent and dignified according to humanity which is guaranteed in article 27 (2) of the 1945 Constitution explaining that by developing a comprehensive and integrated workforce that is directed at increasing wages, guaranteeing welfare, protection of work, which aims to deal with welfare problems. the population properly by carrying out planned efforts which, if not resolved, will hamper the progress of a prosperous community development. As a protection to guarantee the certainty and peace of life of workers, the government issued a Decree of the Minister of Manpower No. 150 Years. 2000 Termination of Employment stipulates that the termination of individual work relations between employers and workers is based on the permit of the Regional or Central committee. The preparation of this thesis is a normative juridical research method, namely in searching for data using secondary data, such as examining applicable laws and regulations relating to the object of research, while the research specifications are carried out descriptively and analytically describing the existing problems then analyzing them and the stage of the research carried out in this research is in the form of literature study and field observations, then the data obtained is analyzed qualitatively. Efforts are made to terminate employment relations but if it cannot be avoided, it must go through the procedures of the applicable law, in terminating employment relations the Government in this case the Tripartite has the responsibility in the dispute process and for the employer in the process of dismissal must comply with the applicable provisions . As a result of termination of employment, the government in making decisions must pay attention to the workers as a weak economy so that the decision is truly fair and wise | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 15 Jul 2022 09:28 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Jul 2022 09:28 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14511 |
Actions (login required)
 |
View Item |