SILITONGA, PARNAEHAN (2015) PENJATUHAN PEMIDANAAN ATAU TINDAKAN DALAM PERKARA ANAK (JUVENILE DELINQUENCY) MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SERANG (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor : 729/Pid.B/2013/PN.SRG). Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PENJATUHAN PEMIDANAAN ATAU TINDAKAN DALAM PERKARA ANAK (JUVENILE DELINQUENCY) MENURUT SISTEM PERA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (20MB) |
Abstract
The behavior of the delinquency as a crime is the actual problem and the social phenomena that have raised concerns among parents in particular and society in general. For a child case handling by the Government has enacted Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children. Although in case handling child has specific provisions but the mechanism of the process will still have to go through the process like an adult through a formal process of investigation, prosecution and prosecution in court. Which are at issue in this thesis is; First how in handling cases of children in conflict with the law in the Criminal Justice System Children under the Juvenile Court Act apply? Secondly, How judges impose criminal sanctions or measures in the File Case Number: 729 / Pid.B / 2013 / PN.SRG under the Juvenile Court Act apply?The approach used in this study is a normative juridical approach. This approach is intended to examine in depth the public nature of secondary data that is related to the general principles of law, legislation and the opinion of experts that has to do with child protection issues in the criminal justice process in Indonesia. As a conclusion, that According to Article 23 of Law No. 3 In 1997, the criminal can be dropped to the bad boy is the subject of criminal and penal addition, while the sanctions measures set out in Article 24 of Law No. 3 In 1997, while according to Law No. 11 In 2012, the judge may impose a criminal or, having regard to Articles 71-81 of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children. In Case Number: 729 / Pid.B / 2013 / PN.SRG, Judge materially criminal sanctions in the form of the crime of "theft under aggravating circumstances"; that is done by children is in conformity with the provisions of the legislation in force, with the fulfillment of unsur- element, Article 363 Paragraph (1) 3rd, 4th Criminal Code, Law No. 3 of 1997 on Courts, Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Code, and other laws and regulations relating to the case was appropriate in use by the judge.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Parnaehan Silitonga, NIM 2311120237 Penjatuhan Pemidanaan Atau Tindakan Dalam Perkara Anak (Juvenile Delinquency) Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Serang (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor : 729/Pid.B/2013/PN.SRG), Prodi Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Untirta, 2014 Perilaku kenakalan anak sebagai suatu tindak pidana merupakan masalah aktual dan gejala sosial yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk penanganan perkara anak oleh Pemerintah telah memberlakukan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun dalam penanganan perkara anak mempunyai ketentuan-ketentuan khusus akan tetapi secara mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa melalui proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah; Pertama bagaimana penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak yang berlaku ? Kedua, Bagaimana hakim menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan dalam Berkas Perkara Nomor : 729/Pid.B/2013/PN.SRG menurut Undang-Undang Pengadilan Anak yang berlaku ? Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam terhadap data sekunder yang bersifat publik yaitu berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah-masalah perlindungan anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sebagai hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Menurut Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1997, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan sanksi tindakan diatur dalam Pasal 24 UU No. 3 tahun 1997 Sedangkan menurut UU No. 11 Tahun 2012, hakim dapat menjatuhi pidana atau tindakan, dengan memperhatikan Pasal 71 - 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perkara Nomor : 729/Pid.B/2013/PN.SRG, Hakim menjatuhkan sanksi pidana materil berupa tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku, dengan terpenuhinya unsur-unsur , Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sudah tepat di gunakan oleh hakim. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Punishment, Proceedings, Juvenile Delinquency | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 20 Apr 2022 19:34 | |||||||||
| Last Modified: | 20 Apr 2022 19:34 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/13656 |
Actions (login required)
 |
View Item |