Daru, Hernawan (2015) PERANAN IMPLEMENTASI SISTEM e-FILING DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANDEGLANG. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PERANAN IMPLEMENTASI SISTEM e-FILING DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DAL.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (17MB) |
Abstract
Hernawan Daru NIM 7773130088, Titel of tesis The Role of Elektronic e-Filing System Implementation and Guarantee Legal Certainty for Tax Payers Submission of Annual SPT at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang. Modernization of tax administration Direktorat Jenderal Pajak and operational functional services for taxpayers by forming Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama throughout Indonesia. Reform in the tax system has been conducted by Direktorat Jenderal Perpajakan in other to as part of a tax reform, particularly the tax administration. Breakthroughs related order to facilities, improve and optimize services to taxpayers in reporting of annual SPT with e-Filing system by realtime online system. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang is a representative of one of the units for Pandeglang areas to facilitate access in the process of tax paying. But problems arise in the implementation and legal certainty for tax payer. Comes of insecurity in reporting such as annual SPT with e-Filing at Pandeglang areas. The descriptive analytical research. Research that will be describe more explicit and understandable, either in the form of Undang-Undang Pajak and UndangUndang Infomasi dan Transaksi Elekronik. Approach to research is a normative juridical approach and empiric juridical approach as a support of the data, because this research focuses on the priority research of secondary data that associated with the concept implementation of e-Filing system and legal certainty for taxpayer, as well as examining the elements or factors of complexity related to the application e-Filing system and legal certainty for taxpayer in reporting of annual SPT. Legal certainty for taxpayer who used e-Filing system contained on Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, as for the protection of the information technology system for specifically into barrier by e-Filing system is: Security: Public Key Infrastucture, Electronic Filing Identification Number (e-FIN), and Digital Sertificate; Integrity; Authentification; Non-Repudiation. Criminal sanctions of unlawful or deviate to the detriment taxpayer contained on Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, and also for internal party Direktorat Jendral Pajak criminal sanctions of unlawful or deviate to the detriment taxpayer contained on Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Expected by the law feel more secure and confident in reporting annual SPT with e-Filing system
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Hernawan Daru NIM 7773130088, Judul Tesis Peranan Implementasi Sistem e-Filing dan Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunandi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang. Program PascaSarjana konsentrasi Hukum Perdata. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2015. Modernisasi administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak dan operasional pelayanan kepada Wajib Pajaknya dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama di seluruh Indonesia. Pembaharuan dilakukan tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan, khususnya administrasi perpajakan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalisasikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunannya yaitu dengan sistem e-Filing yang dilakukan melalui sistem on-line yang real time. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang adalah kepanjangan tangan atau perwakilan dan salah satu unit untuk masyarakat Pandeglang dan sekitarnya guna mempermudah akses masyarakat Pandeglang dalam proses pembayaran pajaknya. Akan tetapi timbul persoalan dalam hal pengimplementasiannya dan juga kepastian hukum terhadap Wajib Pajak. Hal tersebut menjadi munculnya rasa ketidak amanan bagi setiap Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Pandeglang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang akan menggambarkan secara lebih luas dan mendalam atas data yang ditemukan, baik berupa UndangUndang Pajak maupun Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elekronik. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai pendukung data, karena pada penelitian ini menitik beratkan pada melakukan penelitian yang mengutamakan data sekunder yang dikaitkan dengan konsep implementasi sistem e-Filing dan kepastian hukum para Wajib Pajak, serta meneliti unsur-unsur atau faktor-faktor kompleksitas yang berkaitan dengan penerapan sistem e-Filing juga kepastian hukum Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunannya. Perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang menggunankan e-Filing tertuang pada Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun perlindungan dari sisi sistem teknologi informasi yang secara khusus menjadi barrier dari sistem e-Filing itu sendiri adalah Security: Public Key Infrastucture, Electronic Filing Identification Number (e-FIN), dan Digital Sertificate; Integrity; Authentification; NonRepudiation. Sanksi pidana bagi siapa yang melawan hukum dan/atau menyimpang sehingga merugikan Wajib Pajak tertuang pada Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga bagi pihak internal Direktorat Jendral Pajak yang menyalahi wewenangnya dengan melawan hukum tertuang pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diharapkan dengan adanya dasar hukum jaminan kepastian hukum para Wajib Pajak akan merasa lebih aman dan yakin dalam pelaporan SPT Tahunannya melalui sistem e-Filing. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Taxpayer, e-Filing, Legal Certainty. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 20 Apr 2022 19:29 | |||||||||
| Last Modified: | 20 Apr 2022 19:29 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/13655 |
Actions (login required)
 |
View Item |