PENERAPAN SANKSI MINIMAL PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN PIDANA BERDASARKAN PASAL 114 UU NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Putusan Pidana No. 76/Pid.Sus/2013/PN.Rkb)

HELPISAH, HELPISAH (2014) PENERAPAN SANKSI MINIMAL PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN PIDANA BERDASARKAN PASAL 114 UU NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Putusan Pidana No. 76/Pid.Sus/2013/PN.Rkb). Master thesis, Universitas Sultang Ageng Tirtayasa.

Text
PENERAPAN SANKSI MINIMAL PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUH.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (17MB)

Abstract

HELPISAH. 2311120378. Implementation of Minimum Sanctions Against Perpetrators of Crime Narcotics Independence of Judges in Criminal Punishment Dropped Pursuant to Article 114 of Law no. 35 of 2009 (Criminal Decision No. Case Study. 76/Pid.Sus/2013/PN.Rkb).Thesis. Program Pascasarjana Sultan Ageng Tirtayasa University. Of 2014. Cases which occurred in the case of the accused Ridwan Yusuf Bin Kiwong Supriya Als, one of the defendants charged with narcotics case violated article 114 of Law No.. 35 of 2009 has been decided by the District Court Rangkasibitung on Date July 11, 2013, Decision No.. 76/Pid.Sus/2013/PN.Rkb. with imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months, this decision is contrary to Article indicted on minimum sanction criminal narcotics supposed to be 5 (five) years in prison. The purpose of this study were 1) to describe the concept of punishment narcotic crime in perspective of Article 114 of Law No.. 35 of 2009 on narcotics in Indonesia. 2) To describe the factors which the judge considered in applying criminal sanctions under threat of Article 114 minimum Nomr Act 35 of 2009 on narcotics. Basic theory used in this penelitiam State theory is a theory Law (grand theory), Theory of Law Enforcement (middle range Theory), which contains the structure, substance, and cultural theories of law and justice (applied theory). The method used is qualitative empirical starting point is the method to a legal reality in the community with the kind of research that used empirical jurisdiction, because the focus of this study is to conduct research on the elements or factors related to the complexity of determining sanctions minimum legal narcotic crime against the independence of judges in sentencing. The results of the research that has been conducted on the case in violation of Article 114 of Law no. 35 of 2009 which includes a minimum penalty of at least 5 (five) years, although the judge has the freedom to make a decision in accordance with the Constitution tahun1945 but to provide a deterrent effect on the offender and negative impacts, then the judge should give a verdict is not in the minimum penalty under threat because of the Judge in Case Decision No. 76/Pid.Sus/2013/PN.Rkb. has deviated from Article 114 of Law No.. 35 of 2009 on Narcotics minimum sentence containing a minimum of 5 (five) years in prison

Item Type:

Thesis (Master)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	Irawan, Benny	196010251989091001
Thesis advisor	Asphianto, Aan	196301052002121002

Additional Information:

HELPISAH. 2311120378. “Penerapan Sanksi Minimal Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terhadap Kemerdekaan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Berdasarkan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Pidana No. 76/Pid.Sus/2013/PN.Rkb). Tesis. Program Psacasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2014. Kasus yang terjadi dalam perkara terdakwa Ridwan Supriadi Als Kiwong Bin Yusuf, salah satu terdakwa kasus narkotika yang didakwa melanggar pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rangkasibitung pada Tanggal 11 Juli 2013, Putusan No. 76/Pid.Sus/2013/PN.Rkb. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, putusan ini bertentangan dengan pasal yang didakwakan tentang penerapan sanksi minimal pelaku tindak pidana narkotika yang seharusnya 5 (lima) tahun penjara. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan konsep pemidanaan tindak pidana narkotika dalam perspektif Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Indonesia. 2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana di bawah ancaman minimum Pasal 114 Undang-Undang Nomr 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dasar teori yang digunakan dalam penelitiam ini adalah teori teori Negara Hukum (grand theory), Teori Penegakan Hukum (middle Range Theory) yang memuat struktur, substansi, dan budaya hukum dan teori keadilan (applied theory). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif empiris yaitu metode yang bertitik tolak pada suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dengan jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris, karena titik berat penelitian ini adalah melakukan penelitian mengenai unsur-unsur atau faktorfaktor kompleksitas yang berkaitan dengan penerapan sanksi penentuan hukum minimal tindak pidana narkotika terhadap kemerdekaan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kasus yang melanggar Pasal 114 Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang memuat ancaman hukuman minimum paling singkat 5 (lima) tahun, hakim walaupun memiliki kemerdekaan dalam memberikan putusan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun1945 tetapi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan dampak negatif yang ditimbulkan, maka hakim sebaiknya memberikan putusan tidak di bawah ancaman hukuman minimum oleh karena itu Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 76/Pid.Sus/2013/PN.Rkb. telah menyimpang dari Pasal 114 Undang- Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat hukuman minimum paling singkat 5 (lima) tahun penjara.

Uncontrolled Keywords:

Implementation of Minimum Sanctions, Independence of Judges

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum

Depositing User:

Perpustakaan Pusat

Date Deposited:

20 Apr 2022 15:00

Last Modified:

20 Apr 2022 15:00