THERESIA S NIM :, AGUSTINA (2015) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBELUM BERAKHIRNYA MASA KONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBELUM BERAKH_opt.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (18MB)

Abstract

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu adanya perbedaan pendapat antara para pihak mengenai PHK karena salah satu pihak merasa dirugikan, masih banyak terjadi di lingkungan kerja. Sehingga perlu adanya perlindungan hukum agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan yang dapat memicu adanya perselisihan. Untuk pekerja kontrak, perselisihan dapat terjadi ketika kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir karena pada dasarnya hubungan kerja pekerja kontrak dan pengusaha berakhir apabila jangka waktu PKWT berakhir. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir dan mengetahui bagaimana upaya pemerintah agar pekerja PKWT terlindungi hak�haknya berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan apabila terjadi PHK dalam masa kontrak. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan melakukan penelitian hukum normatif yaitu dengan menekankan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dan APINDO Kabupaten Tangerang sebagai data penunjang. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu bahwa akibat hukum PHK pekerja PKWT dalam masa kontrak adalah pemberian ganti rugi sebesar sisa gaji pekerja sampai jangka waktu PKWT berakhir (Pasal 62 UU Ketenagakerjaan). Namun apabila PKWT yang diputus dalam masa kontrak adalah PKWT yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku maka ganti rugi sesuai Pasal 62 UU Ketenagakerjaan tidak berlaku karena PKWT batal demi hukum menjadi PKWTT. Upaya pemerintah telah dilakukan baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (memaksa), namun khususnya upaya preventif masih belum terlaksana dengan optimal

Actions (login required)

View Item