JULIANSYAH, HANAFI (2015) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SKORSING DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BURUH/PEKERJA DI HUBUNGKANDENGAN PASAL155 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR13TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Tentang Putusan PHI Serang Nomor: 45/PHI.G/2013/PN. Serang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SKORSING DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BURUHPEKERJA DI HUBUNGKA_opt.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (19MB)

Abstract

Pemberian skorsing lazimnya diberikan sebelum perusahaan ingin melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya, perusahaan berhak melakukan skorsing bila ada pekerja yang melakukan pelanggaran dengan memberikan batas waktu berakhirnya skorsing. Didalam Undang-Undang ketenagakerjaan skorsing tidak diatur secara jelas kapan batas waktu yang harus diberikan oleh perusahaan melainkan hanya upah yang wajib dibayar oleh perusahaan pada saat skorsing tersebut diberlakukan. Skorsing yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada ketiga pekerjanya yaitu Samsul Bahri, Shalih Firmansyah, dan Jumedi karenadiduga melakukan pencurian/kecurangan pada saat penimbangan scrap. Perusahaan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melakukan perundingan bipartit dan tripartit tidak menemukan titik damai, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon membuat anjuran untuk melanjutkannya ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan putusan terhadap pekerja yang diskorsing oleh perusahaannya berdasarkan putusan Nomor: 45/PHI.G/2013/PN. Serang, serta untuk mengetahui akibat hukum pada skorsing tersebut yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja bersama danPasal 155 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian analisis kualitatif dengan pendekatan Normatif-Empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil wawancaraRudiawan Anwar selaku PUK SP KEP PT.SPIJ, Lian Henry Sibarani, SH.MH selaku Hakim Ketua Persidangan, Mochamad Zharwan selaku Kasi PPHI, putusan perkara Nomor: 45/PHI.G/2013/PN. Serang dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan pemberian skorsing yang dilakukan oleh PT.Seamless Pipe Indonesia Jaya batal demi hukum karena perusahaan tidak mencantumkan kapan berakhirnya waktu skorsing dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada didalam perjanjian kerja bersamadan Pasal 155 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003. Namum sampai dengan putusan pengadilan Nomor: 45/PHI.G/2013/PN. Serang dikeluarkan pihak perusahaan tidak memperkerjakan kembali pekerjanya melainkan menawarkan uang pesangon lebih dari ketentuan normatif bila pekerja tersebut mengundurkan diri dari perusahaan. Peran pemerintah terhadap pemberian skorsing yang tidak sesuai dengan Pasal 155 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu pemerintah harus melakukan pengawasan atau sanksi kepada perusahaan yang melakukan hal tersebut agar semua pihak tidak dirugikan karena permasalahan ini.

Actions (login required)

View Item