Puspitapuri, Wulan (2017) PEGAWAI NEGERI SIPIL: POLA KARIR SESUAI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2014. Jurnal Administrasi Publik Volume 8, Nomor 1, Juni 2017, 8 (1). pp. 1-102. ISSN ISSN 2087 – 8923. e-ISSN 2549-9319
|
Text (Jurnal Administrasi Publik UNTIRTA Volume 8, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 1-102)
03.pdf - Published Version Download (416kB) | Preview |
Abstract
Dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit. Tidak adanya pola karir yang jelas mengakibatkan rendahnya kinerja birokrasi (PNS) mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik, bahkan mengakibatkan pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal (high cost economy). Pengembangan karier melalui pola karir yang baik dapat mendorong pegawai untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki secara profesional. Dalam hal ini, pegawai akan termotivasi untuk berkinerja dengan baik yang akan memberikan efek bagi peningkatan kinerja instansi. Selain hal tersebut diatas, adanya pola karir yang jelas juga memberikan keamanan karir bagi para pejabat struktural di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pola karir dijadikan pedoman atau acuan dalam pengangkatan ke dalam jabatan mengacu pada standar kompetensi yang dimiliki, sehingga proses pemindahan, promosi, mutasi maupun demosi PNS dilakukan lebih tertata dengan baik. Sehingga, pola karir tidak lagi bergantung pada pergantian pimpinan instansi. Pola karir yang jelas di daerah juga akan menimbulkan dampak politik lebih positif, dimana para pejabat akan bersikap netral pada saat terjadi pergantian kepala daerah. Maka perlu disusun kebijakan terkait pola karir PNS sebagai pedoman dalam penatalaksaan pola karir PNS yang selektif, Adil dan kompetitif. Kata kunci: Pola Karir, PNS
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | In order to perform public service tasks, tasks of the government, and certain development tasks, ASN must have a profession and management of ASN is based on the Merit System. The absence of a clear career path resulted in poor performance of the bureaucracy (PNS) resulted in poor quality of public services, and even lead to the service user must pay the cost of expensive (high cost economy). Career development through career pattern that can either encourage employees to grow and develop in accordance with their competence in a professional manner. In this case, the employee will be motivated to perform well which will give effect to the improvement of agency performance. In addition to the above, the pattern is clear career also provide career security for structural officials at central and local environment. Career pattern used as guidelines or reference for the appointment into office refers to the standard of their competence, so that the process of moving, promotion, transfer or demotion of civil servants do more well ordered. Career path is no longer dependent on the change of leadership the agency. Clear career path in the area will also lead to a more positive political impact, where officials will remain neutral in the event of change of the head region. Related policies should be formulated to PNS career patterns as guidance in career patterns containment procedures PNS selective, fair and competitive. Keywords: Career path, Public Servant |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
| Date Deposited: | 08 May 2019 02:54 |
| Last Modified: | 08 May 2019 02:54 |
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1358 |
Actions (login required)
 |
View Item |