PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA BANTEN

DARDA, ALI (2014) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA BANTEN. Master thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.

Text
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLD.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (38MB)

Abstract

ABSTRAK Keberadaan hutan sangnat penting bagi keberlangsungan kehidupan mahluk di dunia terutama manusia. Ketersediaan air dan terpeliharanya bumi merupakan salah satu dampak positif dari keberadaan hutan. Akan tetapi semakin berkembangnya teknologi mengakibatkan terkikisnya hutan dan rusaknya hutan. Tindak pidana illegal logging adalah salah satu sebab yang paling besar yang mengakibatkan rusaknya hutan, banjir, dan sebagainya. Hutan yang seharusnya lestari dan menjadi paru-paru bumi menjadirusak akibat tindak pidana ilegal logging. illegal logging berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu illegal yang berarti praktek tidak sah dan logging dapat diartikan sebagai peraktek pemanenan kayu. Dengan demikian illegal logging dapat diartikan sebagai praktek pemanenan kayu yang tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah diteteapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perijinan, permodalan, aky=tivitas pemanenan, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga pengolahan, hingga penyelundupan. Tentunya penindakan dan pencegahan dalam mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya diperlukan peran aktif semua pihak mulai dari masyarakat hingga para penegak hukum baik dari tingkat kepolisisan hingga Balai Pemasyarakatan sebagai level akhir dari sistem peradilan pidana. Dampak dri tindak pidana Illegal logging ini sangat besar, seperti bajir, tanah longsor dan sebagainya sehingga perlu ada pencegahan juga penindakan bagi pelaku-pelaku tindak pidana illegal logging ini sebagaimana diatur oleh Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini mengkaji lebih dalam dan sistematis mengenai tindak pidana illegal logging serta penegakannya dalam sistem peradilan pidana juga menelliti tentang putusan pengadilan negeri rangkasbitung No. 195/pid.B/2010/PN.Rkb. Azas kemanfaatan yang dirasa perlu ditekankan dalam setiap putusan pengadilan merupakan salah satu masalah yang diangkat dalam penelitian ini, karena tidak sedikit terpidana yang keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan hingga berkali kali (residivis). Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para penegak hukum khususnya bagi hakim selaku yang memutusan suatu perkara juga bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana illegal logging agar hutan tidak rudak dan tidak mengakibatkan dampak bagi kehidupan masyarakat. kata kunci: illegal logging, sistem peradilan pidana ,azas kemanfaatan

Item Type:

Thesis (Master)

Contributors: