Hirawan, Zaenal and Muhtar, Entang Adhy and Sumaryana, Asep and Adiwisastra, Josy (2018) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN SUBANG. Jurnal Administrasi Publik Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, 9 (2). pp. 121-243. ISSN ISSN 2087 – 8923. e-ISSN 2549-9319
|
Text (Jurnal Administrasi Publik UNTIRTA)
05.pdf - Published Version Download (777kB) | Preview |
Abstract
Masalah dalam penelitian ini adalah pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menggerus lahan pertanian ditambah dengan daya beli masyarakat atas perumahan masih minim.Adapun tujuan penelitian yaitu mengekplorasi tentang pembangunan perumahan di Kabupaten Subang dilihat dari berbagai aspek yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Kabupaten Subang merupakan daerah yang secara geografis terbagi kedalam 3 bagian wilayah, yakni wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara.Pembagian wilayah diarahkan sebagai bentuk pengembang berdasarkan potensi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031.Diindikasikan dalam pelaksanaanya masih belum sesuai dengan aturan yang diamanatkan.Metode yang digunakan adalah deskriprtif kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder.Sementara itu, analisis data menggunakan analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Subang belum dapat dijalankan disebabkan RTRW belum dapat merefleksikan fungsi lahan dimasa yang akan datang. Ditambah belum adanya derivate kebijakan dari RTRW. Namun dari sisi lain, akses infrastruktur sebagian masyarakat menjadi lebih terbuka. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian pemberian rekomendasi kepada SKPD yang diberikan wewenang dalam pemberian izin belum dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah, kemampuan daya beli masyarakat masih rendah untuk memenuhi kebutuhan primer.Pendidikan, lapangan usaha dan budaya masyarakat Subang, masih jauh dari akses dan daya tarik untuk mendapatkan hunian layak yang dikembangkan oleh pihak pengembang.Namun ada beberapa masyarakat yang terserap dalam dunia usaha baik itu industri pengolahan dan industri jasa. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa implementasi kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Subang tidak sesuai dengan RTRW 2011- 2031 hal ini disebabkan masih adanya persoalan yang terkait dengan pelaksanaan dilapangan, bahwa implementasi kebijakan tidak sesuai dengan peraturan daerah dan tidak didukung dengan RDTR dan peraturan zoning, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang berasal dari penyelenggara dan pelaksana kebijakan. Kata kunci : Implementasi kebijakan, Pembangunan Perumahan, Rencana Tata Ruang Wilayah
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | The problem in this research is the development of housing that is not in accordance with the Spatial Plan that agricultural land eroded people's purchasing power coupled with housing still minimal. The research objective is to explore housing development in Subang Regency from various aspects related to the Regional Spatial Plan (RTRW). Subang Regency is an area that is geographically divided into 3 parts of the region, namely the southern region, the central region and the northern region. Regional division is directed as a form of developer based on the potential contained in Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Regional Spatial Planning (RTRW) 2011-2031. Indicated in its implementation is still not in accordance with the mandated rules. The method used is qualitative descriptive, with primary and secondary data sources. Meanwhile, data analysis uses interactive model data analysis. The results showed that the implementation of housing development policies in Subang Regency had not been carried out because the RTRW had not been able to reflect the function of the land in the future. Plus there is no policy derivation from the RTRW. But from the other side, access to infrastructure in part of the community becomes more open. Implementation of supervision, controlling the provision of recommendations to SKPD given authority in granting permits has not been carried out properly by the local government, the ability of the purchasing power of the people is still low to meet primary needs. Education, business fields and culture of the people of Subang are still far from access and attractiveness to get decent housing developed by the developer. But there are some communities that are absorbed in the business world, both the processing industry and the service industry. The conclusion of this research is that the implementation of housing development policy in Subang Regency is not in accordance with the 2011-2031 Spatial Plan, this is due to the existence of problems related to the implementation in the field, that the implementation of the policy is not in accordance with local regulations and is not supported by RDTR and zoning regulations and there are still weaknesses derived from the organizers and implementers. Key word: Policy implementation, Housing Development, Spatial Planning |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
| Date Deposited: | 07 May 2019 02:13 |
| Last Modified: | 07 May 2019 02:13 |
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1335 |
Actions (login required)
 |
View Item |