Adi Nugroho, Bayu (2015) TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGELOLA SPBU TERKAIT MUTU BBM DITINJAU DARI UNDANG�UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGELOLA SPBU TERKAIT MUTU BBM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIN~1.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Tingginya jumlah kendaraan dan konsumsi BBM didalam negeri, memberikan dampak positif bagi tumbuhnya usaha SPBU ditengah pesatnya pertumbuhan SPBU, sayangnya masih terdengar berita negatif tentang terjualnya BBM yang tidak sesuai standar dan mutu di SPBU.Terjualnya BBM yang tidak sesuai standar dan mutu di SPBU telah merugikan konsumen dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Padahal BBM saat ini dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer untuk kelangsungan hidup masyarakat. Tanpa adanya BBM ini niscaya roda perekonomian masyarakat akan lumpuh total, ternyata tidak diimbangi dengan upaya menjaga kualitas sebagai suatu produk. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pengelola SPBU terhadap konsumen yang dirugikan.Serta bagaimana prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum positif indonesia mengaturnya. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif empiris yaitu meneliti bahan pustaka dan kajian terhadap Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku terkait dalam permasalahan yang merupakan bahan hukum sekunder dan meneliti keadaan dilapangan merupakan data primer. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu kewajiban dari pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa sebagai suatu produk yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Hal ini tentunya sebagai langkah preventif untuk menghindari timbulnya kerugian yang dialamikonsumen akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha.Namun apabila konsumen telah mengalami kerugian, maka pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk tersebut.Hal ini merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Actions (login required)

View Item