BOY H SIRAIT, SHANDY (2015) Tinjauan Yuridis Tindakan Penjebakan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text Tinjauan Yuridis Tindakan Penjebakan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Proses Penangkapan Pelak.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Shandy Boy H Sirait. NIM 1111101455. Tinjauan Yuridis Tindakan Penjebakan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Narkotika merupakan sebuah kejahatan yang sangat membahayakan bagi generasi muda saat ini. Diperlukan sebuah penyidikan khusus dalam melakukan pemberantasan semntara itu pelaksanaan penanggulangan kejahatan atau pelanggaran oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Undang – Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimulai dengan proses Penyelidikan dan Penyidikan. Awal mulanya sebuah penyidikan ialah dikarenakan adanya aduan, laporan atau penyidik melihat langsung tentang adanya tindak pidana yang sedang terjadi. Sebelum melakukan sebuah penangkapan terhadap tersangka maka penyidik perlu untuk melakukan sebuah penyidikan karena penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menitikberatkan pada tindakan untuk mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang dilakukan menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Namun dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika kerap sekali dalam praktiknya dilakukan sebuah penjebakan terhadap tersangkanya atau terhadap yang bukan tersangka sama sekali. Hal ini sangat mencoreng sistem penegakkan hukum yang ada di Indonesia. Tindakan penjebakan ini pada prakteknya tidak diatur Undang-undang Acara Pidana. Maka hal ini merupakan sebuah catatan buruk dalam sistem penegakan hukum. Identifikasi masalah dalam penelitian ini bagaimanakah wewenang penyidik dalam melakukan penangkapan tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ? Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penjebakan yang dilakukan oleh penyidik dimana mekanismenya tidak terdapat dalam Undang-Undang Narkotika maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam dalam penyidikan tidak mengenal teknik penyidikan penjebakan melainkan teknik penyidikan pembelian terselubung dan bagi oknum yang melakukan penjebakan diluar wewenang akan terkena sanksi pidana seperti yang diatur di KUHP Pasal 422 dimana oknum tersebut diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun

Actions (login required)

View Item