TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KE PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SETIAWAN, FIRMAN (2015) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KE PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (8MB)

Abstract

Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan maksud untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak. Penyelesaian terhadap sengketa yang dihadapi konsumen, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian melalui non litigasi salah satunya dapat dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) namun dalam hal pelaksanaan eksekusi, putusan yang telah dikeluarkan BPSK untuk eksekusi harus dimohonkan ke Pengadilan Negeri untuk dapat dilaksanakan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasi masalah yaitu, mengapa penetapan eksekusi atas putusan BPSK berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen harus dimohonkan ke Pengadilan Negeri? Serta adakah hambatan yuridis yang dihadapi dalam permohonan penetapan eksekusi atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri? Untuk mengkaji permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis dan dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian serta data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri atas putusan BPSK menjadi salah satu permasalahan dalam penyelesaian sengketa konsumen karena masih di bukanya peluang keberatan bagi pelaku usaha sehingga pelaksanaan eksekusinya ditangguhkan. Keberadaan BPSK diharapkan akan menjadi bagian dari pemerataan keadilan, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga konsumen enggan untuk mengajukan sengketanya di Pengadilan. Oleh karena itu Penulis memberikan saran yang bisa menjadi solusi diantaranya adalah DPR RI dan Pemerintah sebagai Regulator sebaiknya untuk segera mengamandemen pasal�pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menimbulkan problematik dalam penegakan hukum perlindungan konsumen dan lebih gencar mengkampanyekan BPSK melalui berbagai media dan mensosialisasikannya agar semua kalangan masyarakat menjadi tahu akan keberadaan institusi tersebut, sehingga pada akhirnya supremasi hukum dapat ditegakan.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: