SAURI SIDAURUK, MARTHIALA (2015) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (Studi Kasus Program Siaran “Mata Lelaki” Trans7). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN KPI DALAM PENGAWASAN PENYELE.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB) |
Abstract
Penyelenggaraan sistem penyiaran nasional bertujuan untuk memperkukuh, membina, dan membentuk jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum yang dibangun dengan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial yang diarahkan untuk menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang�Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang direpresentasikan oleh KPI dimana pada pembahasan ini mencermati keputusan pemberian sanksi penghentian sementara oleh KPI kepada program siaran “Mata Lelaki” Trans7. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris guna mengetahui kesesuaian peraturan yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah data primer berupa wawancara dengan Agatha Lily komisioner KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran serta peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang siap pakai. Penelitian dilaksanakan di Komisi Penyiaran Indonesia. Implementasi dari peran KPI dalam pengawasan penyelenggaraan penyiaran yaitu dengan disusunnya dan ditetapkannya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang kemudian penerapannya dengan dikeluarkannya sanksi administratif. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pihak KPI untuk mengupayakan kejelasan KPI didalam memberikan sanksi administratif sehingga pola pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran dapat dilakukan dengan tujuan dari sistem penyelenggaraan penyiaran nasional.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: penyelenggaraan penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 22 Apr 2022 10:42 | |||||||||
| Last Modified: | 07 Sep 2022 09:27 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/13228 |
Actions (login required)
 |
View Item |