NURJANAH, RIZKA (2015) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN/PENGGUNA JASA PENGOBATAN ALTERNATIF DIKABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO PERMENKES RI NO. 1076/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMENPENGGUNA JASA PENGOBATAN ALTERNATIF DIKABUPATEN TANGERANG B.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Di Indonesia masalah perlindungan konsumen belum mengakar dalam diri setiap masyarakat, sehingga berbagai bentuk kerugian konsumen dan pelanggaran�pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha tidak diproses lebih lanjut dan terabaikan begitu saja. Konsumen tidak hanya di artikan sebagai pemanfaatan barang atau jasa yang bergerak dibidang industri atau perdagangan namun juga pemanfaatan jasa kesehatan.pengobatan alternatif diatur dalam PERMENKES RI No 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Dalam Pasal 14 PERMENKES tempat pengobatan harus higenis, harus mempunyai ruang tunggu dan kamar kecil sehingga pasien merasa nyaman dalam melakukan pengobatannya.jika konsumen mendapat kerugian dan pelayanan yang kurang baik dalam pengobatan alternatif, serta bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa pengobatan alternatif di Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha pengobatan altentaif apabila konsumen mengalami kerugian berdasarkan Undang�undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris, yaitu meneliti bahan pustaka, kajian terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku terkait dalam permasalahan yang merupakan bahan sekunder dan meneliti keadaan dilapangan yang merupakan data primer. Setelah pengumpulan data, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan penulis menarik kesimpulan, bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam pengobatan alternatif di pengobatan mata tanpa operasi ini belum terlaksana dengan baik karena beberapa konsumen yang menggunakan jasa pengobatan alternatif yang masih tidak terpenuhi hak-haknya, dalam Pasal 4 UUPK dan pengobatan alternatif ini juga melanggar Pasal 14 PERMENKES RI NO 1076. Seharusnya konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen yang menggunakan jasa pengobatan alternatif tetapi dalam kenyataannya hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Dalam pertanggungjawaban pihak pelaku jasa pengobatan alternatif apabila terjadi kerugian kepada konsumen/pasiennya pelaku mendapatkan sanksi perdata yaitu memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dialami oleh konsumen/pasien.

Actions (login required)

View Item