MAHJI, MAHJI (2014) TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TKI DI.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Pentingnya pekerjaan bagi setiap orang dan tanggung jawab negara tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa,“Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Berdasarkan pasal tersebut maka setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak baik di dalam Indonesia maupun diluar negeri. Pentingnya tanggung jawab terhadap tenaga kerja Indonesia diluar negeri berdasarkan Undang�Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri maka setiap calon TKI/TKI wajib untuk memenuhi dokumen penempatan khususnya Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebagai wujud perlindungan. Akan tetapi pada pelaksanaannya timbul beberapa permasalahan yaitu bagaimana implementasi penggunaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri bagi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan apa kendala dalam penggunaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Oleh karena itu Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dan yuridisi normatif. Pada penelitian hukum yuridis empiris maka yang diteliti pada awalnya data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif dilakukan untuk mendapatkan suatu pemahaman tentang objek yang diteliti. Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa KTKLN dapat diberikan kepada TKI berdasarkan syarat administrasi yang diatur pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Adanya kewajiban memiliki KTKLN memberikan jaminan perlindungan hukum yang berfungsi sebagai instrument perlindungan dan identitas diri bagi TKI selama di negara penempatan. Pada pelaksanaannya masih terdapat pemberangkatan TKI yang tidak memiliki KTKLN. Hal inilah merupakan pekerjaan bagi pemerintah untuk mentertibkan TKI agar memiliki KTKLN.

Actions (login required)

View Item