NAPITUPULU, ROY H. (2014) TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN HAK PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN HAK PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penangguhan penahanan adalah salah satu hak seorang tersangka yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP, yaitu sebuah usaha pengeluaran tersangka dari penahanan sebelum abatas waktu penahanan berakhir. Dalam pengaturannya penangguhan penahanan memberikan syarat yaitu jaminan orang dan atau jaminan uang. Yang menjadi identifikasi masalah yaitu Bagaimanakah ketentuan pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pemberian penangguhan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkotika di tingkat penyidik? Apakah pertimbangan penyidik dalam mengabulkan dan menolak permohonan penangguhan penahanan pelaku tindak pidana narkotika? Peneliti menggunakan kerangka teori kepastian hukum mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kelemahan-kelemahan dalam pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP Indonesia di tingkat penyidik dan pertimbangan penyidik dalam mengabulkan dan menolak permohonan penangguhan penahanan belum mencerminkan kepastian hukum akan tetapi lebih mencerminkan kepastian undang-undang. Karena hukum bukan hanya sekedar undang-undang tetapi juga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sehingga peneliti menyarankan akan adanya undang-undang baru yang mengatur lebih khusus tentang penangguhan penahanan bagi tersangka tindak pidana narkotika serta pengaturannya memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan dalam prosesnya juga lebih mencerminkan kepastian hukum atau mengundangkan rancangan undang-undang KUHP dan KUHAP.

Actions (login required)

View Item