TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PEMEKARAN WILAYAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDY KASUS PROSES PERENCANAAN WILAYAH CARINGIN MENJADI DAERAH OTONOM BARU DI KABUPATEN PANDEGLANG)

SUPARTO, EFFI (2014) TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PEMEKARAN WILAYAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDY KASUS PROSES PERENCANAAN WILAYAH CARINGIN MENJADI DAERAH OTONOM BARU DI KABUPATEN PANDEGLANG). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PEMEKARAN WILAYAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (3MB)

Abstract

Pemekaran wilayah kabupaten menjadi beberapa wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Metode dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis). Yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan kepada hukum sehingga data yang digunakan dalam membahas skripsi ini selalu mengacu pada segi-segi yuridis, yaitu melalui studi pustaka dengan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penundaan wilayah Caringin di Kabupaten Pandeglang berdasarkan Surat Edaran Mendagri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana kedudukan Surat Edaran mendagri dihubungkan dengan undang-undang No 12 tahun 2011tentang Peraturan Perundang-undangan.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: