ANANSYAH, NITA (2015) TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI KLINIK BHAKTI ASIH KOTA TANGERANG DITINJAU BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text Tinjauan Yuridis Pelayanan BPJS Kesehatan di Klinik Bhakti Asih Kota Tangerang ditinjau Berdasar2.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Negara berkewajiban menjamin kesehatan setiap warga negaranya, hal tersebut telah diamanatkan terkait dengan kewajiban negara tentang kesehatan didalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN. Salah satu program SJSN adalah jaminan kesehatan, jaminan kesehatan tersebut diamanatkan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat suatu kenyataan di lapangan bahwa pelaksanaan dari sistem jaminan kesehatan tersebut belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya terkait dengan pelayanan BPJS di Klinik Bhakti Asih Ciledug Kota Tangerang ternyata pelayanannya belum secara maksimal sebagaimana yang diamanatkan pula dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Identifikasi yang akan dikupas adalah terkait tentang bagaimana pelayanan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Klinik Bhakti Asih Kota Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS serta bagaimanakah pelaksanaan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Klinik Bhakti Asih Kota Tangerang sudah sesuaikah dengan Pasal 4 Undang�Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yaitu wawancara peserta BPJS di Klinik Bhakti Asih Ciledug Kota Tangerang, BPJS Kota Tangerang, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jakarta , Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Tangerang, dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian yang didapat berdasarkan wawancara dan analisa bahwasannya adalah pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang diberikan fasilitas kesehatan pertama dalam hal ini Klinik belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial maupun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen yang seharusnya dapat diberikan oleh pihak yang berkaitan dengan baik dan tepat. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang diupayakan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif.

Actions (login required)

View Item