SUHENDI, DEDE (2015) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MANAJEMEN KOPERASI BERBASIS SYARI’AH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KOPERASI NO.25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (Studi Kasus Di Koperasi Civitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (KOCIPTA) Finance). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MANAJEMEN KOPERASI BERBASIS SYARI’AH MENURUT HUKUM ISLAM DAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Dalam peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007, dalam bab II huruf A Angka 4 (empat) tentang penggunaan nama. Bahwa koperasi yang melaksanakan jasa keuangan syari‟ah, wajib menggunakan nama koperasi jasa keuangan syari’ah atau unit jasa keuangan syari‟ah pada papan nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan kajian terhadap Undang-Undang yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti keadaan dilapangan yang merupakan data primer. Data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan objek penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Tehnik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini diantaranya melakukan penelitian perpustakaan, melakukan pengumpulan data primer dengan melakukan interview pada KOCIPTA Finance dengan analisa menggunakan metode kualitatif dimana semua data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pelaksanaan manajemen koperasi berbasis syari‟ah di KOCIPTA Finance telah sesuai dengan sistem hukum Islam, karena dalam kegiatan usahanya KOCIPTA Finance menyediakan beberapa layanan seperti, pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah, serta layanan piutang seperti piutang istishna, ijarah, salam dan qard. Sedangkan pelaksanaan manajemen koperasi di KOCIPTA Finance meneurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tanggal 5 Oktober Tahun 2007 tidak sesuai, karena peraturan ini mewajibkan penggunaan nama dalam melaksanakan kegiatan usaha koperasi syari’ah atau jasa keuangan syari‟ah harus memakai nama syari‟ah baik dalam akta pendirian koperasi, stempel kop surat dan sebagainya. Hambatan yuridis dalam pelaksanaan manajemen koperasi berbasisi syari‟ah ialah belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang koperasi syari‟ah, serta tidak pasal yang mengatur tentang kegiatan usaha syari‟ah koperasi dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Actions (login required)

View Item