PURNAMA, AYU (2014) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG (Studi Kasus Judicial Review Perppu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURA.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Pada tanggal 28 Oktober 2009 Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana judicial review Perppu No.4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002, ini merupakan pertama kalinya MK melakukan judicial review Perppu. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,dalam hal judicial review MK hanya berwenang menguji undang�undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sedangkan klausal pengujian perppu tidak tercantum secara eksplisit sebagai kewenangan MK dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Beradasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 perppu merupakan produk hasil penilaian subjektif Presiden dan hanya dapat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga dengan dilakukannya pengujian perppu oleh MK tidak sesuai dengan konstitusi tertulis dan merampas hak konstitusional DPR. Akan tetapi, ada beberapa fakta baru dalam ketatanegaraan yang membuat hampir seluruh hakim konstitusi berpendapat bahwa perppu dapat diuji oleh MK. Untuk itu perlu diketahui bagaimana kedudukan perppu dalam sistem peraturan perundang�undangan di Indonesia dan mengetahui kewenangan MK dalam melakukan judicial review terhadap perppu. Kemudian untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian serta dengan menggunakan pendekatan historis, perundang-undangan, dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kedudukan perppu berada setingkat dengan undang- undang, karena materi muatannya sama dengan undang- undang serta merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden sebagai pengganti undang-undang karena ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa. MK dapat melakukan judicial review terhadap perppu karena perppu melahirkan status hukum baru, hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru yang kemudian mungkin mencederai rasa keadilan dan hak konstitusional warga negara. Hal ini dilakukan sebelum perppu dibahas oleh DPR atau setelah menjadi undang- undang

Actions (login required)

View Item