SUKMAWARDANI, HENDRIK (2015) TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KEKERABATAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH PROVINSI BANTEN). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KEKERABATAN KEPALA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dalam pemerintahan Proinsi Banten dalam penyelenggraan pemerintahan daerah banyak yang memiliki hubungan kekerabatan. Dalam penelitian ini ada beberapa maslah yang akan di bahas yakni apakah ada larangan bahwa untuk menjadi kepala daerah harus tidak ada hubungan kekerabatan dengan kepala daerah lainnya baik dalam hubungan pemerintahan di Provinsi Banten yang bersifat hirarkis maupun horizontal dan bagaimanakah implikasi bila ada hubungan kekerabtan baik dalam hubungan antara pemerintah yang bersifat hirarkis dan horizontal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Banten. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari Ringkasan hasil penelitian ini adalah Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di indonesia yang secara khusus meneliti pemerintah Provinsi Banten, bahwa tidak ada larangan bila kepala daerah memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah lainnya baik kabupaten/kota serata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang�Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah tidak ada pembahasan mengenai larangan kepala derah yang memiliki hubungan kekerabatan baik secara hirarkis maupun secara horizontal, serta berdampak bagi konerja kepala daerah bila memiliki hubungan kekerabatan

Actions (login required)

View Item