AZMI, ELSA (2014) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN SISTEM CLASS ACTION DALAM MENYELESAIKAN PEKARA BANJIR DI JAKARTA TAHUN 2002 DIHUBUNGKAN DENGAN UUNO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 83/PDT.G/2002/ PN. JKT.PST ). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN SISTEM CLASS.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

TUJUAN PENELITIAN : Untuk mengetahui dan mengerti akan pengertian dan ruang lingkup Class Action melalui undang-undang yang ada di Indonesia, menguraikan sampai dimana syarat-syarat dan penerapan sistem Class Action dalam peradilan di Indonesia, menerangkan penyelesaian kasus No. 83/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. METODE PENELITIAN : yang dipergunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian dengan melakukan studi bahan pustaka yang meliputi Bahan Hukum Primer antara lain UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU. No.14 Tahun 1970, PERMA No.1 Tahun 2002, KUHPer, HIR, RBg, RV. Bahan Hukum Sekunder antara lain literatur riset, artikel dan buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi. Bahan Hukum Tertier antara lain dari Kamus Bahasa Inggris. HASIL PENELITIAN : Class Action adalah suatu prosedur beracara dalam proses perkara perdata biasa yang biasanya berkaitan dengan permintaan gugatan untuk melakukan sesuatu atau ganti kerugian, yang memberikan hak prosedural terhadap suatu atau beberapa orang untuk bertindak sebagai penggugat guna memperjuangkan kepentingan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Ruang lingkup Class Action terdapat dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 tahun 1999 dan PERMA No. 1 tahun 2002. Syarat-syarat dan penerapan Class Action dalam peradilan di Indonesia antara lain : jumlah anggota kelompok yang banyak, kesamaan hukum dan fakta serta tuntutan penggantian kerugian, kelayakan perwakilan, penggantian pengacara dan / atau wakil kelas. Penyelesaian kasus perkara banjir No. 83/PDT.G/2002/PN.Jkt.Pst dengan alasan gugatan, yaitu : tidak ada atau tidak jalannya sistem peringatan dini, lambannya respon cepat darurat, tergugat II telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri yaitu SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Propinsi DKI Jakarta, Tergugat I, Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pasal 28 (F) perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Dengan alasan-alasan tersebut pihak pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan : Menolak eksepsi Pihak Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya, Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya, Menolak gugatan pihak para penggugat untuk seluruhnya dan menghukum pihak para penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Actions (login required)

View Item