TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Penelitian di Polres Purwakarta Jawa Barat)

BANJARNAHOR, CRISMON (2015) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Penelitian di Polres Purwakarta Jawa Barat). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)

Abstract

Peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia tidak dapat dihindari, mengingat semakin bertambahnya kebutuhan manusia dan efisiensi waktu yang didapatkan dengan adanya alat transportasi, dengan demikian menjadi suatu hal yang logis jika angka kecelakaan pun meningkat dari waktu ke waktu. Permasalahan yang timbul dalam perkara kecelakaan lalu-lintas di Indonesia saat ini khususnya di kepolisian adalah ketidakselarasan antara aturan kepolisian dan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi yuridis mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dan menelaah pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan matinya orang. Penelitian bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan metode kombinasi (mix methods), dan pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik yang menangani perkara laka lantas, wawancara dengan pengambil keputusan di unit laka lantas untuk mengambil tindakan diskresi, resume perkara laka lantas, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar pidana, serta pendapat hakim. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa perdamaian dalam hukum pidana dikenal dengan mediasi penal dan secara eksplisit diatur dalam Surat Kapolri No. Pol : B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS, sedangkan dalam Pasal 235 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kompensasi atau biaya pengobatan/pemakaman tidaklah menggugurkan tuntutan pidana, meski demikian dalam Undang-Undang No. 22 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan masih dimungkinkan pada kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan luka ringan. Berdasarkana teori hukum pidana dan kebijakan hukum pidana dalam rangka pembaharuan dengan menggunakan konsep perbandingan bahwa penerapan mediasi penal sangat membantu dalam menyelesaikan penumpukan perkara di pengadilan dan tercapainya tujuan hukum pidana yang efektif dan efisien dengan mengedepankan kepentingan para pihak yang berperkara, tetapi tidak tepat untuk menerapkan mediasi penal untuk kecelakaan lalu-lintas yang meyebabkan matinya orang seperti pada kasus atas Laporan Polisi No. Pol. : LP / 334 / VI / KL / 2009 / SPK

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: