Febriansyah, Win (2015) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN CYBERWAR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN CYBERWAR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TE.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Indonesia adalah sebagai negara hukum hal ini di mulai sejak lahirnya UUD 45 sebagai landasan dan sekaligus menjadi tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun hal tersebut akan sulit tercapai/terhambat oleh tindakan pelanggaran hukum seperti tindak pidana cyberwaryang berkembang pesat saat ini dengan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat serta menjadi ancaman bagi stabilitas Nasional. Dengan segala dampak buruk dari perilaku yang merusak berbagai situs-situs atau mengambil data-data rahasia yang disimpan secara compurized.Dengan berbagai alasan apapun cyberwar yang merugikan banyak orang walaupun sampai saat ini kasus seperti ini belum ada yang melakukan pelaporan kepada pihak berwenenang yaitu kepolisian republik Indonesia. Akan tetapi, supaya masalah ini tidak menjadi meluas atau menjadi masalah yang serius diperlukan kebijakan hukum pidana oleh karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu dalam hal penegakan hukum dan upaya penanggulangan oleh penegak hukum terutama polisi. Tujuan penelitianadalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum serta untuk mengetahui upaya Polri dalam menanggulangi masalah kejahatan cyberwar.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni menggunakan metode tipe yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatiftersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangansebagai kaidah norma yang merupakan patokan prilaku manusia, dengan menekankan pada data primer yaitu berupa data wawancara dengan petugas kepolisian daerah metropolitan jakarta raya/ polda metro jaya sedangkan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam upaya penegakan hukum dan penaggulangan terhadap kejahatan cyber masih terdapat banyak kelemahan, sehingga dibutuhkan perkembangan dalam ilmu teknologi terutama bagi para aparat penegak hukum. Mengingat kejahatan kejahatan cyberwarini termaasuk kejahatan yang perkembangannya cukup pesat di indonesia. Maka dari itu Polri harus lebih ekstra dalam menanggulangi kejahatan cyberwar untuk menciptakan Negarayang aman, tentram dan memberi perlindungan kepada masyarakat

Actions (login required)

View Item