PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK WEBSITE & MEDIA SOSIAL ATAS CYBERPORN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

BOY GUSMAN, PAULUS (2014) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK WEBSITE & MEDIA SOSIAL ATAS CYBERPORN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL ATAS CYBERPORN DITINJAU DARI UNDANG-UN.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)

Abstract

nternet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat cyber seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, baik kapanpun dan dimanapun. Namun selalu ada gejala negatif dari setiap fenomena teknologi, salah satunya adalah menimbulkan aktifitas kejahatan dan permasalahan hukum. Kini melalui media internet beberapa jenis tindak pidana dapat dilakukan secara online oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara. Penyebaran pornografi di internet juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi global ini. Selain website porno impor, website porno lokal juga sudah mulai menjamur di dunia maya. Identifikasi masalah yaitu Bagaimana pertanggunjawaban pidana pemilik website dan media sosial yang mengandung unsur-unsur pornografi? Bagaimanakah sistem pembuktian terhadap kepemilikan website & media sosial yang mengandung unsur-unsur pornografi (cyberporn)? Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pemilik website pornografi belum dapat dilakukan secara maksimal hal ini terjadi karena sulitnya untuk mengetahui kepemilikan atas website pornografi tersebut. Hal ini dikarenakan anoniminitas dalam pendaftaran suatu website pornografi tersebut. Namun penegakan hukum pidana dalam hal pencegahan telah cukup maksimal oleh penegak hukum dan kementrian komunikasi dan informatika, hal ini dapat dilihat dari tidak dapat diaksesnya lagi sebagian besar website-website yang berisi konten pornografi tersebut

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: