PERKEMBANGAN SISTEM KEPARTAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP SISTEM PENYELENGGARAAN DAERAH DI PROVINSI BANTEN

DIANSARI, SISTIA (2014) PERKEMBANGAN SISTEM KEPARTAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP SISTEM PENYELENGGARAAN DAERAH DI PROVINSI BANTEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text
PERKEMBANGAN SISTEM KEPARTAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLIT.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)

Abstract

Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam suatu negara yang berdaulat. Di banyak Negara, partai politik dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijakan, membidik para pemimpin, menambah anggota kadernya, dan sebagainya. Itu sebabnya di banyak negara, baik yang baru lahir maupun negara berkembang serta negara maju, mencita-citakan sistem kepartaian yang ideal, karena pada partai politiklah warga negara menggantungkan harapan-harapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem kepartaian terhadap sistem penyelenggaraan negara di Indonesia dan sistem kepartaian yang bagaimanakah ideal berlaku di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif-analis, artinya dengan menggambarkan obyek penelitian dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian menganalisa permasalahan yang ada, dalam hal ini menganalisa permasalahan-permasalahn yang ada pada sistem kepartaian dan pengaruhnya terhadap sistem penyelenggaraan negara. Sistem kepartaian mempunyai mengaruh yang signifikan terhadap sistem penyelenggaraan negara. Dalam hal ini sistem multi partai memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem dua partai atau satu partai dapat memberikan pengaruh yang lebih baik pada sistem penyelenggaraan pemerintah. Hal ini terjadi karena dalam sistem dua partai terdapat partai oposisi selaku pengawas terhadap program kebijakan pemerintahan dan juga memungkinkan terjadinya pergeseran pemerintahan di antara dua partai politik yang ada. Sementara pada sistem satu partai, dikarenakan tidak mengenal partai oposisi, pemerintah lebih mudah menjalankan kebijakan�kebijakannya. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan golongan. Komposisi yang beragam ini menyebabkan lahirnya berbagai kepentingan, maka di Indonesia sebaiknya menerapkan sistem kepartaian multi partai sederhana dengan membatasi jumlah partai politik

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: