PERJANJIAN ANTARA APARATUR DESA DENGAN PIHAK SWASTA MENGENAI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DESA TAMBAK (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Buku III KUH Perdata Juncto Permendagri No. 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa)

Aziz Abdillah, Irvan (2015) PERJANJIAN ANTARA APARATUR DESA DENGAN PIHAK SWASTA MENGENAI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DESA TAMBAK (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Buku III KUH Perdata Juncto Permendagri No. 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text
PERJANJIAN ANTARA APARATUR DESA DENGAN PIHAK SWASTA MENGENAI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BENGKOK D~1.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (5MB)

Abstract

Tanah merupakan modal dasar bagi pembangunan dan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.Sebagai imbalan jasa dan penghormatan kepadaKepala Desa dan Prangkat Desa, maka digunakanlah tanah yang disebuttanah bengkok yang merupakan tanah desa yang penggunaannya untukupah atau gaji kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perjanjian pengelolaan dan pemanfaatan Tanah BengkokDesa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dan untuk mengetahui status perjanjian tersebut berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku beserta akibat hukumnya. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis. Data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder,data primer diperoleh secara langsung atau dengan tehnik wawancara,sedangkan data sekunder diperoleh dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan materi skripsi. Setelah data tersebut terkumpul, maka data tersebut dianalisa secara yuridis kualitatif dan hasil akhirnya disajikan secara narasi tidak dengan angka-angka. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah bentuk dari perjanjian tertulis dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian sewa�menyewa, dimana Pihak Aparatur Desamemberikan tanah bengkok dalam jangka waktu tertentu kepada Pihak Swasta dengan suatu harga yang disepakati.status perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena menurut Buku III KUHPer dinyatakan sah, akan tetapi menurut Permendagri No. 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur formal dan unsur subjektif.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: