HAMZAH, HAMZAH (2014) “PENGARUH INVESTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN OLEH DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DIHUBUNGAKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO.05 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PENGARUH INVESTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN OLEH DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERA~1.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka suatu lingkungan yang kompetitif pada hakikatnya adalah syarat mutlak bagi negara-negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien, termasuk proses industrialisasi yang efisien Perlu pula diperhatikan keberadaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Deregulasi ternyata telah menimbulkan konsentrasi ekonomi dalam bentuk konglomerasi yang menjurus pada praktek-praktek monopoli dan oligopoli, seperti juga dengan monopsoni dan oligopsoni. Dalam, rangka globalisasi, maka kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah di samping bertujuan untuk menunjang pembangunan di daerah juga dimaksudkan untuk membuka peluang berusaha yang kompetitif dan mampu bersaing secara sehat. Dengan iklim usaha yang kompetitif dan sehat, maka diharapkan para penanam modal akan bersedia menginvestasikan modalnya di daerah. Skripsi ini akan meneliti dan membahas tentang implementasi undang undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam era otonomi daerah, dengan perumusan masalahnya adalah mengapa pemerintah daerah sehubungan dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengambil kebijakan khusus untuk mengantisipasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat guna menciptakan iklim investasi yang baik dan sehat di wilayah Provinsi Banten.

Actions (login required)

View Item