MAULANA PUTRA, PANJI (2015) PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK GANDA (OVERL APPING) ATAS TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) BERDASAR PETUNJUK TEKNIS NO. 05/ JUKNIS/D.V/2007 JO UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ABITRASE DAN AL TERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PENYELESAIAN SENGKETA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tanah berasal dari kata ager dan agrarius kata ager berarti tanah atau sebidang tanah, sedang agrarius memiliki arti peradangan dan persawahan. Berdasarkan sifatnya tanah merupakan benda tidak bergerak, tanah terdapat berbagai macam hak, salah satunya adalah hak milik atas tanah yang merupakan hak terkuat seperti yang dinyatakan didalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1960. Karena hak milik atas tanah sangatlah penting dan kebutuhan akan tanah meningkat makan timbullah banyak permasalahan pertanahan yaitu mengenai sertifikat hak milik ganda (overlapping) atas tanah serperti yang terjadi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang sebagai mana yang tertera didalam Nota Dinas No.36/ND/II/SKP/2013 disertai surat perjanjian penyelesaian masalah melalui mediasi. Dalam penyelesaian sengketa hak milik ganda ini dapat diselesaikan melalui mediasi di kantor pertanahan,sebagaimana yang tertera dalam nota dinas penyelesaian melalui mediasi dikantor pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, yang keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional No.37 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penangan dan Penyelesaian Masalah yang didalamnya terdapat dasar pelaksanaan mediasi di kantor pertanahan yaitu Petunjuk Teknis No.05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif, yakni dengan melihat fenomenan dan fakta-fakta yang ada di lapangan dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, yaitu mengenai penyelesaian sengketa sertifikat ganda (overlapping) atas tanah yang dihubungkan dengan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Petunjuk teknis No.05/JUKNIS/D.V/2007. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dan hukum empiris, melihat konsep hukum tertulis dan ditambah dengan melihat hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal dan dilanjutkan dengan data primer atau data lapang berupa wawancara kepada pihak pejabat pertanahan yang mengetahui permasalah pertanahan dan ditambah dengan data tersier sebagai tambahan data primer dan skunder. Dari hasil penelitian ini seharusnya Badan Pertanahan Nasional dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, tentang hak kepemilikan atas tanah dengan melakukan pengelolahan data dan pengawasan data agar lebih valid sehingga tidak terjadi tumpang tindih hak kepemilikan tanah dan dalam hal ini Badan Pertanah Nasional juga lebih banyak menyelesaikan masalah di kantor pertanahan melalui mediasi tanpa harus melalui pengadilan

Actions (login required)

View Item