HAK KEPERDATAAN ANAK AKIBAT KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Karami, Selma (2016) HAK KEPERDATAAN ANAK AKIBAT KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
HAK KEPERDATAAN ANAK AKIBAT KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)

Abstract

Nikah mut’ah adalah nikah yang memiliki batasan waktu atau di Indonesia disebut juga nikah kontrak, kawin kontrak tersebut akan menjadi masalah yang rumit ketika pelaku kawin kontrak memiliki anak. Anak tersebut memiliki hak yang harus dipenuhi dan bagaimana pula statusnya dalam negara, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian terhadap hak keperdataan anak hasil kawin kontrak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta bagaimana status hukum anak hasil kawin kontrak tersebut menurut hukum Islam, penelitian ini berjudul Tinjaun Yuridis Terhadap Hak Keperdataan Anak Akibat Kawin Kontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif anlisis, yaitu memberikan gambaran dan fakta mengenai objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hak keperdataan anak akibat kawin kontrak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi secara utuh karena telah jelas mengakui hak-hak keperdataan yang meliputi, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapatkan identitas, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesejahteraan termasuk warisan dari kedua orangtuanya serta diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar kawin No. 46/PUU VIII/2010. Status anak akibat kawin kontrak menurut hukum Islam disamakan dengan anak zina, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami istri yang yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, konsekuensinya adalah tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya, tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya bila kebetulan anak itu adalah perempuan, maka bapak biologisnya tidak dapat untuk menjadi wali, sehingga yang dapat menjadi wali anak hasil kawin kontrak hanya khadi serta tanggungjawab sepenuhnya anak tersebut hanya pada ibunya.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: