AL-BANTANI, FAJRIN FAJARULLAH (2015) BENTUK PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENINDAKAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH PEMERINTAH KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text BENTUK PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENINDAKAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH PEMERINTAH KOTA .PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Pedagang kaki lima Kota Cilegon yang terus bertambah dari tahun ketahun, selalu menjadi permasalahan dan sering dijadikan penyebab kesemerawutan lalu lintas serta tidak bersihnya lingkungan. Kegiatan hual beli pedagang kaki lima di sekitar tempat keramaian menimbulkan kondisi yang kumuh dan tidak teratur. Pemerintah Daerah mempunyai peranan tertentu dalam mengatasi masalah pedegang kaki lima yang berada di wilayah hukum Kota Cilegon. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Cilegon melakukan upaya kebijakan pengendalian pedagang kaki lima dengan cara mengeluarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang pengendalian pedagang kaki lima. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengetahui pembinaan, pengawasan, dan penindakan hukum oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon serta mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum atas pembinaan, pengawasan, dan penindakan hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, wawancara atau interview, dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat dikemukakan bahwa upaya petugas atau pihak-pihak Pemerintahan Kota Cilegon dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Pedagang Kaki Lima sudah dapat dilaksanakan dengan baik namun dirasakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak terkait dalam pengendalian pedagang kaki lima utamanya masalah dana sehingga banyak program-program pembinaan terhadap pedegang kaki lima tidak terealisasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyarankan agar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon hendaknya lembaga-lembaga terkait saling bekerjasama dalam upaya penegakan Perda utamanya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Agar pelaksanaan Perda dapat berjalan sebagaimana mestinya, pendanaan harus dianggarkan secara mencukupi sehingga pengendalian pedegang kaki lima dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Daerah juga diharapkan menyediakan tempat yang representatif agar kegiatan jual beli antar pedagang kaki lima dan konsumen dapat saling menguntungkan.

Actions (login required)

View Item