ANALISIS YURIDIS DENDA KARENA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Hilmiati, Fitri (2016) ANALISIS YURIDIS DENDA KARENA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
ANALISIS YURIDIS DENDA KARENA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DITINJAU DARI.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (6MB)

Abstract

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan sebuah produk pembiayaan kepemilikan rumah, tanpa harus membayar secara tunai atas rumah dan tanah yang ingin dimilikinya, KPR hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah dan tanah namun dengan biaya yang terbatas.Apabila dicermati, dalam kredit pemilikan rumahdapat kita jumpai beberapa kekurangan, seperti terdapatnya denda yang digunakan debagai sanksi akibat keterlambatan pembayaran kredit kepemilikan rumah tersebut.Namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai hukum penggunaan denda dalam hukum Islam.Untuk itulahpenulis dalam skripsi ini membahas mengenai beberapa permasalahan diantaranya yaitu, pertama bagaimanakah hukum penggunaan denda menurut aturan dalam hukum Islam, dan yang kedua bagaimanakah solusi penghapusan denda dalam kredit pemilikan rumah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggambarkan dan menguraikan fakta yang ada.Data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung dengan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain dan wawancara atau interview dilakukan guna melengkapi hasil penelitian yan diperoleh. Serta analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yang hasil akhirnya digambarkan dengan kata-kata dan tidak dengan angka. Penerapan denda dalam kredit pemilikan rumah dilarang menurut aturan hukum Islam karena tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam, denda yang digunakan sebagai sanksi keterlambatan pembayaran termasuk ke dalam ribayang diharamkan penggunaannya menurut hukum Islam.Penggunaan jaminan sebagai alternatif pengganti denda dalam KPR nyatanya dapat lebih sesuai dan efektif, karena selain dapat memberikan rasa aman bagi si pemberi kredit, jaminan juga diperbolehkan penggunaannya menurut Islam dan tidak termasuk kedalam riba dalam jual beli. Sehingga akan menimbulkan rasa yang lebih nyaman bagi masyarakat khususnya yang beragama muslim.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: