KELLO, ANDREAN (2016) PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN KOMJEN BUDI GUNAWAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP dengan tujuan untuk mengadakan pengawasan terhadap tindakan-tindakan penyidik di tingkat penyidikan atau penuntut umum di tingkat penuntutan agar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak melakukan kesewenang-wenangan. Praperadilan merupakan cerminan dari Habeas Corpus yang menjamin hak asasi manusia bagi setiap tersangka atau terdakwa terhadap proses penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, dan penggantian kerugian serta rehabilitasi yang tidak sesuai dengan yang diatur oleh KUHAP. Rumusan pengertian praperadilan termuat dalam pasal 1 angka 10 jo. pasal 77 jo. pasal 82 ayat (1) jo. pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa objek dari praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada perumusan yang terdapat di dalam buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel) yang kemudian menjadi dasar penelitian atau yang hendak diteliti, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah apakah penetapan status tersangka dapat dijadikan objek praperadilan dan bagaimanakah kedudukan hukum terhadap putusan praperadilan yang memutus putusan diluar ketentuan pasal 1 butir 10 KUHAP jo. pasal 77 KUHAP. Meskipun objek praperadilan hanya terbatas pada apa yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 10 jo. pasal 77 KUHAP namun dalam putusan pengadilan Jakarta selatan tersebut yang menjadi dasar penelitian ini adalah memutus bahwa tidak sahnya penetapan tersangka dengan kata lain sah atau tidaknya penetapan status tersangka masuk sebagai objek praperadilan, dalam hal ini tidak semua hakim praperadilan memandang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan terbukti dengan tidak semua permohonan praperadilan yang serupa dapat diterima dan dikabulkan permohonan praperadilannya oleh hakim praperadilan yang menyidangkan permohonan tersebut Kata Kunci: Praperadilan, Penegakan Hukum, Upaya Paksa, Putusan.

Actions (login required)

View Item