Dayanti, Popy (2015) PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN PEGADAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KUH PERDATA (Studi Kasus Pada PT Langitan Segi Putera). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN PEGADAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN.PDF - Published Version Restricted to Registered users only until 2015. Download (5MB)

Abstract

Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang harus cepat terpenuhi. Namun demikian, kebutuhan-kebutuhan tersebut ada kalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang dimiliki. Hal ini membuat peluang berkembangnya perusahaan jasa usaha gadai, sebagai tempat penyedia pinjaman tunai kepada masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraannya perusahaan jasa usaha gadai ini tidak memiliki aturan yang jelas, yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat yang akan melakukan pinjaman. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah pelaksanaan gadai pada jasa usaha pegadaian PT. Langitan Segi Putera dalam pemenuhan hak-hak konsumen telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata dan bagaimana sanksi hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen apabila PT. Langitan Segi Putera melakukan pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak konsumen. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normative empiris. Dimana penulis meneliti berdasarkan kajian pustaka dan Undang-undang sebagai bahan sekunder yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan sebagai bahan primer yang dimiliki penulisi. Setelah mengumpulkan data kemudian dilakukan pengelolahan dan analisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, bahwa dari surat perjanjian gadai yang dibuat oleh PT. Langitan Segi Putera terdapat klausula-klausula sepihak yang merugikan masyarakat atau konsumen jasa usaha gadai. Karena dalam pencantuman klausula tersebut mengakibatkan banyak hak-hak konsumen baik dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata tidak terpenuhi. Atas hal tersebut PT. Langitan Segi Putera dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item