PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN MURTAD DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Srudi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor :2390/Pdt.G/2013/Pa.Dpk)

SOLINA, MEGA (2015) PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN MURTAD DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Srudi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor :2390/Pdt.G/2013/Pa.Dpk). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text
PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN MURTAD DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENT.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (18MB)

Abstract

Permasalahan mengenai pembatalan perkawinan karena salah satu pihak telah murtad sering terjadi oleh sebagian besar pasangan beda agama sebelum menikah, hal tersebut tersebut mempengaruhi ketidak rukunan dalam rumah tangga. Salah satu pasal yang mengatur sahnya perkawinan adalah Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Salah satu masalah yang timbul diantaranya adalah kesulitan bagi pasangan yang berbeda agama yang akan melaksanakan perkawinan. Adapun yang menjadi identifikasi masalahnya adalah apakah putusan hakim tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Depok nomor :2390/Pdt.G/2013/Pa.Dpk telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan dalam studi putusan nomor : 2390/Pdt.G/2013/Pa.Dpk?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskripsi analisis. Teknik pengumpulan data menggunaakan metode pengumpulan data dan studi kepustakaan. Selanjutnya dianalisis menggunakan yuridis kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Serang, Depok, dan Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa dalam mengambil keputusan perkawinan salah satu pihak yang murtad, Majelis Hakim melihat pada Syari’at Islam dan perundang-undangan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah menyalahi ketentuan Syar’i dan peraturan perundang-unudangan yang berlaku. Akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan tersebt adalah akta pernikahan beserta duplikatnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Keyword : Pembatalan, Perkawinan, Murtad.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: