PANDINI, INTAN (2016) PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN CAMPUR WARGA NEGARA INDONESIA-WARGA NEGARA AUSTRALIA YANG DILANGSUNGKAN DI MELBOURNE-AUSTRALIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL.). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN CAMPUR WARGA NEGARA INDONESIA-WARGA NEGARA A.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Perkawinan campur di Indonesia sudah menjadi hal yang umum, dengan era globalisasi lebih luas menjadikan jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah. Manusia sekarang merasa memerlukan suatu hal guna melindungi harta kekayaannya, melalui pembuatan perjanjian perkawinan. Dalam kasus ini Penggugat yang bernama Denis Antony Michael Keet (WNA) menikah dengan Tergugat yang bernama Yeane (WNI), setelah kurang lebih satu tahun menikah mereka memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris sebagai turut tergugat I bernama Lieke L Tukgali. Setelah perjanjian dibuat dan sudah disahkan, penggugat merasa telah ditipu dengan isi perjanjian karena menurut penggugat ia tidak pernah dijelaskan dengan bahasa yang dia mengerti oleh notaris maupun tergugat karena penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia. Akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris di Indonesia sudah sesuai atau belum dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan apakah akibat hukum dari putusan pengadilan Jakarta selatan mengenai hal pembatalan akta perjanjian perkawinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun data dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dengan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris di Indonesia tidak sesuai dengan UU Perkawinan, karena perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Menurut UU Perkawinan Pasal 29 perjanjian perkawinan dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, maka dari itu perjanjian perkawinan harus batal demi hukum. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian perkawinan yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah penggugat harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan akibat hukum yang lain pembatalan perjanjian perkawinan. Akibat hukum lain yang akan timbul mengenai masalah tanggung jawab penggugat kepada tergugat dan anak mereka, dan tergugat tidak akan mendapatkan hak waris dari penggugat. Kata Kunci : perkawinan campur, perjanjian perkawinan, pembatalan.

Actions (login required)

View Item