PURNOMO, WIDI AGUS (2015) PEMBATALAN NIKAH KARENA WALI YANG TIDAK BERHAK DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor : 246/Pdt.G/2012/MS-Sigli). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PEMBATALAN NIKAH KARENA WALI YANG TIDAK BERHAK DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tuhan telah memberikan kodrat kepada manusia, bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan. Dalam melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat maupun rukun di dalam perkawinan. Syarat maupun rukun perkawinan yang sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak tertutup kemungkinan perkawinannya batal atau dibatalkan. Penelitian mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Sigli ini dilakukan untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor : 246/Pdt.G/2012/MS-Sigli dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Mahkamah Syar’iyah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan lembaga atau instansi yang terkait dalam kaitannya dengan masalah pembatalan perkawinan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Sigli ialah perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan, serta putusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, kurang telitinya pemeriksaan administrasi, kurang pahamnya masyarakat terhadap syarat dan rukun perkawinan serta ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Dari pembatalan perkawinan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat hukum terhadap suami isteri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, serta harta kekayaan yang ada selama perkawinan itu berlangsung. Kata kunci : Pembatalan, Perkawinan.

Actions (login required)

View Item