MULYAWATI, MUTIA (2015) URGENSI PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DALAM PEMILUKADA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
URGENSI PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DALAM PEMILUKADA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDUNG NOM.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Special Judicial Elections need to be established to produce a Regional Head Election (Election of governors, regents, and Mayors) are fair. During this electoral dispute resolution Often accumulate Because ordinary general Eventually settled through courts and empties into the Constitutional Court. Discussion for every case that takes a long time plus a general lack of understanding about the judicial electoral process resulted in delays in the implementation of Election law enforcement and the results of regional head leaders of doubtful integrity. So that the Necessary electoral law enforcement system that is very special for all of them, so that the electoral system to produce fair elections. Because of the various problems that occur Often in the implementation of the General Election in Indonesia shows that there is still lack of effective law enforcement tools and a sense of fairness. The research is intended to examine the completion of the election violations by the judiciary and Election Disputes settling through the courts so that justice need for special election in the General Election. In this study, used Juridical normative research. Typology of research is research in nature Including the exploratory research (Explorative research) is a research conducted to Obtain information, explanations and the Data on matters not yet known. Data collection by finding the secondary literature of data or materials. Judicial institution functions in the General Election today have judicial powers in handling the election in order to uphold the constitutional rights of citizens in the implementation of the General Election is the Constitutional Court as an institution resolving Election Disputes, the Administrative Court as an institution that Resolves violations in the General Election, general courts as institutions who completed a criminal offense in the General Election, and the handling of Election Code by DKPP. The existence of the State Administrative Court, the General Court and the Constitutional Court can not be separated from human rights protection Efforts of government administration decision. Commission Decision of Provincial / District / City of example that violates human rights and impairs the constitutional rights must be judged by the judiciary. The judiciary has a role not only to correct an error on the Commission's decision of Provincial / District / City but Also rehabilitate the losses Suffered by the citizens. Judging from some Disputes Election since 2009 to 2014, as many as 392 of the 446 Election ended up in court.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perlu dibentuk Peradilan Khusus Pemilu untuk menghasilkan Pemilu Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang berkeadilan. Selama ini penyelesaian sengketa pemilu sering menumpuk karena diselesaikan melalui peradilan umum biasa dan pada akhirnya bermuara di Mahkamah Konstitusi. Pembahasan untuk setiap kasus yang memakan waktu yang lama ditambah lagi kekurang pahaman peradilan umum mengenai kepemiluan menghasilkan terhambatnya proses penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilukada dan hasil pemimpin kepala daerah yang diragukan integritasnya. Sehingga diperlukan sistem penegakan hukum pemilu yang sangat khusus untuk semuanya, agar sistem pemilu menghasilkan pemilu yang berkeadilan. Karena dengan berbagai permasalahan yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada di indonesia ini menunjukkan bahwa masih belum adanya perangkat penegakan hukum yang efektif dan memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti penyelesaian pelanggaran pemilukada oleh lembaga peradilan dan penyelesaian perkara Pemilukada melalui lembaga peradilan sehingga diperlunya peradilan khusus pemilu dalam Pemilukada. Dalam penelitian ini, digunakan penelitian Yuridis Normatif. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dari segi sifatnya temasuk penelitian eksploratoris (explorative research) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Pengumpulan datanya dengan mencari data sekunder atau bahan kepustakaan. Lembaga peradilan yang berfungsi dalam Pemilukada saat ini memiliki kekuasaan peradilan dalam menangani pemilukada dalam rangka menegakkan hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaan Pemilukada adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan Pemilukada, PTUN sebagai lembaga yang menyelesaikan pelanggaran dalam Pemilukada, peradilan umum sebagai lembaga yang menyelesaikan pelanggaran pidana dalam Pemilukada, dan penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum dan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari usaha perlindungan hak asasi manusia dari keputusan penyelenggara pemerintahan. Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota misalnya yang melanggar hak asasi manusia dan merugikan hak konstitusional harus bisa dinilai oleh lembaga peradilan. Lembaga peradilan memiliki peran bukan hanya untuk mengkoreksi kesalahan atas keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tetapi juga merehabilitasi kerugian yang dialami oleh warga negara. Melihat dari beberapa kasus sengketa Pemilukada sejak 2009 sampai 2014, sebanyak 392 dari 446 Pemilukada berakhir di meja hijau. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Direct Regional Head Election, Election Violations, specially Justice Election Pemilu Kepala Daerah Langsung, Pelanggaran Pemilu, Peradilan Khusus Pemilu | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 03 Apr 2022 14:47 | |||||||||
| Last Modified: | 03 Apr 2022 14:47 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11534 |
Actions (login required)
 |
View Item |